Thejatim.com – Kerja pengentasan kemiskinan sepanjang tahun 2024-2025 di beberapa daerah di Jawa Timur secara umum mengalami perbaikan, meski sejumlah kabupaten masih mencatat jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
Meski bersama-sama sukses menurunkan angka jumlah penduduk miskin, namun setidaknya masih terdapat 5 daerah tercatat sebagai kantong kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Probolinggo, dan Sumenep. lima daerah tersebut menempati posisi lima besar daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur.
Masih sama dengan posisi tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Malang masih menempati urutan pertama dengan 235,63 ribu penduduk miskin, turun 1,9% dibanding tahun sebelumnya. Disusul Kabupaten Jember dengan jumlah 216,76 ribu penduduk miskin, mencatat penurunan lebih tajam sebesar 3,6%. Meskipun jumlahnya besar, namun kedua daerah ini menunjukkan kinerja positif dalam menekan kemiskinan.
Di sisi lain, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Probolinggo masih mencatat pergerakan yang cenderung melambat. Kabupaten Sampang turun tipis 0,2%, sementara Probolinggo berkurang 0,4%. Lambatnya perbaikan pengentasan kemiskinan di kedua daerah ini mencerminkan masih terbatasnya diversifikasi ekonomi serta tantangan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan lapangan kerja. mulai dari infrastruktur dasar sampai pada kebutuhan transformasi sistem kebijakan lainnya.
Menariknya, Kabupaten Sumenep menunjukkan perbaikan paling signifikan di antara lima besar, dengan penurunan mencapai 4,0% dari 196,42 ribu pada tahun 2024 menjadi 188,48 ribu penduduk miskin pada tahun 2025. Penurunan tajam ini mengindikasikan mulai efektifnya dan meratanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektoryang menjadi andalan kabupaten paling timur di Madura ini.
Meski angka kemiskinan di lima kabupaten ini masih tinggi secara keseluruhan, tren penurunannya menjadi tanda positif bagi Jawa Timur. Tantangan utama kini adalah mempercepat transformasi ekonomi pedesaan dan memastikan pemerataan hasil pembangunan, terutama di wilayah tapal kuda dan Madura, yang masih menghadapi kesenjangan struktural dibanding kawasan perkotaan.
