Kamis, 9 Oktober 2025
Image Slider

GMNI dan Cipayung Plus Temui Mensesneg Sampaikan Tuntutan Rakyat

Jakarta, TheJatim.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama kelompok mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar audiensi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.

Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menjelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari forum aspirasi di DPR RI. Menurutnya, suara mahasiswa yang disampaikan di parlemen kini harus diteruskan langsung kepada pemerintah.

Baca Juga:  DPRD Surabaya Pasang Rem Keras pada Skema Pinjaman Jumbo Pemkot

“Kami hadir di Sekretariat Negara sebagai tindak lanjut dari forum aspirasi DPR. Tujuannya agar tuntutan mahasiswa tidak berhenti di ruang sidang, tetapi sampai ke tangan pemerintah,” ujar Risyad dalam keterangan pers.

Ia menegaskan, salah satu pokok tuntutan mahasiswa adalah penghentian kriminalisasi terhadap aktivis di berbagai daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh aktivis di kabupaten dan kota tidak lagi dikriminalisasi ketika menyampaikan pendapat. Pembebasan aktivis menjadi tujuan utama perjuangan kami,” jelas Risyad.

Baca Juga:  Eri Pasang CCTV, Ajak Pengusaha Surabaya Bangun Kepercayaan Lewat Kejujuran Bayar Pajak

Selain itu, GMNI bersama Cipayung Plus juga meminta Presiden segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan makar. Mereka menilai hal ini penting agar tidak ada lagi kriminalisasi dan tuduhan sepihak terhadap gerakan rakyat.

Risyad menambahkan, mahasiswa juga menolak kebijakan pemerintah yang dianggap membebani masyarakat, terutama terkait wacana kenaikan pajak.

Baca Juga:  Bangun SDM hingga Infrastruktur, Wali Kota Eri Paparkan Arah Baru Surabaya

Audiensi di Istana Kepresidenan ini menjadi penegasan sikap mahasiswa untuk terus mengawal aspirasi rakyat. GMNI dan Cipayung Plus berkomitmen tetap berada di barisan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial serta kebijakan yang lebih pro rakyat.

“Presiden perlu membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, misalnya dengan tidak menaikkan pajak yang justru akan menyulitkan masyarakat,” tegas mantan Presiden BEM Universitas Airlangga itu.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Populer
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT