TheJatim.com – Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Kota Surabaya, Pdt. Rio Dh. I. Pattiselanno, kembali menyoroti persoalan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang kerap menimbulkan polemik dengan warga. Hal ini disampaikan saat dirinya melaksanakan kegiatan reses atau jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Sawahan, pekan ini.
Dalam reses tersebut, Rio menemukan sejumlah keluhan dari warga yang merasa dirugikan akibat pencatatan dan pemanfaatan aset yang dianggap tidak tepat. Salah satunya terkait tanah pribadi yang dipinjamkan warga untuk kepentingan umum, namun beberapa tahun kemudian justru berubah status menjadi aset milik Pemkot Surabaya.
“Ada tanah warga yang dipinjamkan untuk jalan tembus, bahkan sudah dipaving oleh Pemkot. Tapi anehnya, tanah itu kemudian diklaim sepihak sebagai milik umum, padahal sertifikatnya jelas masih atas nama pribadi,” ungkap Rio kepada The Jatim, Kamis (11/9/2025).
Ia menegaskan bahwa permasalahan semacam ini perlu menjadi catatan khusus bagi Pemkot dalam pengelolaan aset. Menurutnya, tanah milik warga harus tetap diakui sebagai hak pribadi, kecuali jika pemilik benar-benar menghibahkannya untuk kepentingan umum.
“Pemkot harus lebih teliti dalam pencatatan dan pengelolaan aset. Jangan sampai kebijakan yang tidak cermat justru merugikan masyarakat yang sudah beritikad baik meminjamkan lahannya,” tegasnya.
Rio menambahkan, kasus seperti ini bukan hanya soal aset, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik kepada pemerintah. Ketika tanah warga yang dipinjamkan berubah status tanpa kejelasan, warga akan merasa haknya terabaikan.
“Kita bicara soal rasa keadilan. Kalau warga merasa haknya diambil, otomatis mereka kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ini yang harus dihindari,” tambahnya.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu berharap Pemkot Surabaya segera menindaklanjuti keluhan warga dan memperbaiki sistem administrasi aset. Dengan pengelolaan yang lebih transparan, konflik serupa bisa dicegah dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot dapat terjaga.
“Aset pemerintah memang harus dikelola dengan baik, tetapi jangan sampai keadilan warga dikorbankan. Pemerintah hadir bukan untuk mengambil, melainkan menjaga hak masyarakat,” pungkas politisi dengan tiga era Wali Kota Surabaya yang berbeda itu.
