TheJatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan dengan cara yang sehat tanpa menambah beban rakyat. Hal ini ia sampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Badan Anggaran (Banggar) terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2026 di ruang rapat DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).
Menurut Deni, negara tidak boleh memposisikan diri sebagai pihak yang berbisnis dengan rakyat, melainkan berkewajiban memberikan pelayanan maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
“PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberi pelayanan terbaik,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Salah satu strategi yang ditekankan adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini masih banyak menganggur. Aset pemerintah yang tidak termanfaatkan bisa menjadi sumber pemasukan daerah jika dikelola secara tepat.
“Banyak aset daerah bisa dioptimalkan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Dengan tata kelola yang tepat, aset ini bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.
Selain aset, Deni juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan bahwa BUMD yang justru menjadi beban APBD harus segera dievaluasi dan direstrukturisasi.
“BUMD harus memberi dividen yang jelas untuk daerah. Kalau malah jadi beban, kita perlu langkah tegas agar tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Deni menekankan pentingnya sinkronisasi APBD 2026 dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional. Ia menilai hal ini kunci agar pembangunan di Jawa Timur tidak tumpang tindih dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja. Sinkronisasi dengan RPJMD dan program nasional adalah kunci,” ujarnya.
DPRD juga mendorong efisiensi belanja daerah, terutama pada kegiatan seremonial dan perayaan yang dianggap tidak memberi dampak langsung. Anggaran menurutnya lebih baik diarahkan untuk pelayanan dasar dan program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Deni meminta agar proyeksi pertumbuhan PAD 2026 yang hanya naik sekitar 1,8 persen ditinjau kembali dengan pemetaan potensi penerimaan yang lebih jelas. Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program CSR agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
Pada akhirnya, Deni menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
“APBD ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkas Ketua Persatuan Alumni GMNI Jatim tersebut.
