TheJatim.com – DPRD Kota Surabaya menegaskan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga tetap berjalan, meski nilai pinjaman daerah mengalami penurunan signifikan dalam rencana APBD 2026.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyebut Pemerintah Kota Surabaya sudah menyesuaikan rencana pinjaman sesuai kemampuan fiskal. Dalam dokumen pembiayaan alternatif tahun 2026, nilai pinjaman daerah turun dari Rp2,93 triliun menjadi Rp1,59 triliun.
“Dokumen yang masuk ke DPRD masih mencantumkan Rp2,9 triliun. Namun, Pemkot akan menyempurnakan data dalam penjelasan resmi pada rapat Banggar hari Kamis,” kata Adi, Rabu (24/9/2025).
Berdasarkan tabel pembiayaan terbaru, beberapa proyek besar mengalami penurunan anggaran. Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) misalnya, dari Rp198 miliar turun menjadi Rp125 miliar.
Proyek Underpass/Flyover Dolog yang semula direncanakan Rp1 triliun, kini hanya Rp50 miliar. Proyek Diversi Gunungsari juga dipangkas dari Rp220 miliar menjadi Rp100 miliar.
Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang semula Rp231,4 miliar kini menjadi Rp125 miliar. Anggaran penanganan genangan juga berkurang dari Rp1,6 triliun menjadi Rp669 miliar.
Bahkan, proyek Jalan Dharmahusada-MERR senilai Rp12 miliar dan Jembatan Kalimakmur Rp45 miliar dihapus dari daftar.
Adi menekankan, meski ada pengurangan, program pro-rakyat tetap masuk prioritas. Program pembenahan kampung, pavingisasi, penerangan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pembangunan balai RW, hingga perbaikan saluran air tetap berjalan hingga 2027.
“Wali Kota sudah menegaskan agar pembangunan fisik benar-benar memberi manfaat bagi warga Surabaya. Termasuk melibatkan badan usaha, pekerja, dan warga kota sendiri,” ujarnya.
Menurut Adi, rapat Banggar pada Kamis mendatang akan menjadi forum finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Forum ini akan membahas lebih rinci rencana pinjaman dan program pembangunan.
“Masih ada peluang penyesuaian sesuai kondisi. Namun, kemampuan fiskal Pemkot cukup kuat untuk menanggung pinjaman tanpa risiko gagal bayar,” tegasnya.
Dengan penyesuaian pinjaman ini, DPRD Surabaya berharap pembangunan tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
