TheJatim.com – Aksi demonstrasi Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur kembali berlangsung di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025). Massa menyoroti sejumlah pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2025 yang dinilai tidak wajar dan melukai hati masyarakat.
Setelah berorasi selama sekitar tiga jam, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hadir dalam pertemuan itu M. Fikser selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dwija Wardhana dari Sekretariat Bappedalitbang, Tundjung Iswandaru Kepala Bakesbangpol, serta M. Zaini Kepala Satpol PP Surabaya. Dialog berlangsung di depan pagar Balai Kota.
Pemkot Tegaskan Transparansi Anggaran
Dalam kesempatan itu, M. Fikser menegaskan bahwa Pemkot Surabaya telah membuka akses data anggaran secara transparan melalui PPID dan SIPD.
“Anda bisa dapat data ini dari PPID atau SIPD. Anggaran bisa diunduh, tidak ada yang kami sembunyikan. Bahkan aparat penegak hukum bisa melihat jika ada pelanggaran. Itu bukti bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara terbuka,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Meski begitu, Fikser menekankan perlunya klarifikasi data antara Pemkot dan temuan SPM-MP agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Data sampean harus dikroscek dengan data kami. Tidak mesti klaim anda benar,” tambahnya.
Kritik dari Praktisi Anggaran
Dalam dialog, praktisi anggaran Mauli Fikr yang hadir bersama massa menyebut ada pos anggaran untuk eselon pratama sebesar Rp6 miliar.
“Saya pastikan dokumen yang dicantumkan Pemkot untuk eselon pratama Rp6 miliar. Setiap rupiah dari APBD Surabaya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mauli juga mempertanyakan konsekuensi hukum jika angka sebesar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi hal itu, Fikser mengakui bahwa tidak semua anggaran dikuasainya secara detail karena ada unit kerja yang bertanggung jawab penuh terhadap pos tertentu.
“Saya harus mengakui tidak semua anggaran saya kuasai. Tapi kami siap jika diundang untuk diskusi terbuka. Hari ini anda datang menyampaikan aspirasi, kami terima dengan baik,” ujar Fikser.
Lanjutan Gerakan
SPM-MP menegaskan akan terus mengawal dugaan penyimpangan APBD Surabaya 2025. Mereka juga membuka ruang konsolidasi dengan masyarakat untuk menekan agar transparansi benar-benar dijalankan.
