TheJatim.com – Polemik pengelolaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mencuat. Praktisi anggaran, Mauli Fikr, menyoroti pos belanja makan dan minum (mamin) pejabat eselon Pemkot Surabaya yang tercatat mencapai Rp6,5 miliar dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah untuk tahun 2025.
Menurut Mauli, jumlah tersebut tidak masuk akal. Dari RKA, anggaran itu diperuntukkan bagi 28 ribu porsi dengan asumsi Rp200 ribu per paket. Padahal, jumlah pejabat eselon di Surabaya hanya sekitar 30 orang.
“Surabaya tidak punya pejabat eselon satu sebanyak itu. Ini jelas perencanaannya kotor sekali,” tegas Mauli usai aksi demo bersama Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkap adanya alokasi 557 ribu paket makan lapangan senilai Rp15,3 miliar. Padahal, jumlah ASN Pemkot Surabaya hanya 10.877 orang. “Ada setengah juta lebih paket yang sulit dijelaskan penerimanya,” tambahnya.
SPM-MP Jawa Timur juga menemukan sederet pos anggaran lain yang dianggap janggal. Mulai dari perjalanan dinas luar negeri, jamuan tamu, hingga pengelolaan utang daerah.
Pada pos perjalanan dinas luar negeri, tercatat anggaran sebesar Rp8,63 miliar dengan fasilitas tiket bisnis dan uang harian. Mauli menyebut tarif yang dipakai lebih tinggi dari Standar Biaya Masukan (SBM) Kemenkeu.
“Ke Denmark, misalnya, anggaran harian dicatat Rp11,7 juta, padahal SBM hanya Rp9,5 juta. Selisih Rp2,2 juta per orang. Kalau dihitung untuk semua peserta, nilainya bisa puluhan miliar,” jelasnya.
Tidak hanya itu, perjalanan ke Finlandia tercatat Rp11,7 juta per hari, lebih tinggi Rp3 juta dari standar nasional. Sedangkan perjalanan ke Swedia lebih mahal Rp1,4 juta per orang.
Belanja sewa peralatan juga menuai sorotan. Tercatat sewa hampir 5.000 unit kipas angin senilai Rp1,33 miliar, sewa 2.000 unit sound system Rp3,33 miliar, serta tenda acara setara 9,6 lapangan sepak bola FIFA. Untuk panggung, anggaran bahkan setara 7 lapangan sepak bola FIFA. “Angka-angka ini jelas tidak realistis untuk kebutuhan Pemkot,” ucap Mauli.
Tak kalah serius, SPM-MP menyoroti pengelolaan utang daerah senilai Rp513,86 miliar. Rinciannya, pokok utang Rp452 miliar dan bunga Rp61,86 miliar. Ironisnya, meski pinjaman dijanjikan untuk pembangunan infrastruktur, belanja modal justru turun dari Rp2,9 triliun menjadi Rp2,5 triliun, sementara belanja barang dan jasa naik Rp423 miliar.
Pemkot juga memilih pinjaman dari Bank Jatim dengan bunga 13,7 persen. Padahal, opsi pinjaman dari PT SMI, perusahaan BUMN, hanya 6,5–7 persen. “Kami menduga ada permainan fee bunga pinjaman yang bisa merugikan daerah,” ujar Mauli.
Ia menambahkan, pola pengelolaan anggaran Pemkot Surabaya menunjukkan inkonsistensi kebijakan dan perencanaan yang lemah. Dengan asumsi pembiayaan melebihi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beban utang ini bahkan disebut setara Rp2,5 juta per tahun yang harus ditanggung setiap bayi yang lahir di Surabaya.
“Utang yang seharusnya dipakai untuk infrastruktur, justru manfaatnya tidak jelas bagi rakyat,” pungkasnya.
