*Oleh: Mahbub Djunaidi, 25 SEPTEMBER 1988.
TheJatim.com – HOBI itu apa pun macamnya pasti konstitusional. Konstitusi banya berurusan dengna ideologi, dan bukan hobi. Orang boleh memancing hingga semutan, orang boleh main gaple tiga hari tiga malam tanpa dicurigai. Karena itu, Menteri Fuad Hassan dipersilahkan merokok seberapa banyak pun yang disukai, bahkan boleh tiga batang sekali sedot, boleh piara ayam kampung seberapa suka dan memberinya jagung sampai temboloknya meletus. Boleh piara dan tunggang kuda seberapa suka, asal diberi celana persis pada pantatnya.
Tapi, sebagai menteri Ia tidaklah leluasa, ia mesti berjalan di atas konstitusi dan mesti melaksanakan Tap MPR, khusus di bidang Dikbud. la mesti mengisi rongga dada anak didik supaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sedangkan Tap MPRS tahun 1960 sudah menyebut arti penting pendidikan agama dari SD sampai perguruan tinggi, kok sekarang mundur? la mesti kembangkan demokratisasi di kampus sehingga calon-calon pemimpin bangsa di masa depan tidak berpembawaan tiran atau berwatak pegawai yang cita-cita tertingginya peroleh pensiun. la mesti membuktikan kepada anak didik bahwa ihwal “bahari” itu bukan dongeng melainkan ada terbentang di pelupuk mata. la mesti menjabarkan Tap MPR yang menyangkut “bahari” itu secara konkret tidak cuma buat pantes-pantesan.
MENGAPA jangan “pantes-pantes”an? Karena kenyataannya sepi pendidikan kelautan masih belum tergarap sebagaimana mestinya, apalagi terasa ada rebutan antara Depdikbud dengan Menhub. Memang betul urusan pendidikan berada di bawah Depdikbud, tapi siapkah tenaga-tenaga di Depdikbud menangani masalah pendidikan kelautan? Kalau betul yang bertanggung jawab Depdikbud, apakah departemen itu punya hubungan dengan “Woods Hole Oceanographic Institution” di Massachussets yang dianggap “mbah”nya ilmu-ilmu oceanologi?
Dulu di tahun 1950-an kita punya kapal latih pelayaran yang namanya “Bimasakti” milik Akademi Pelayaran. Apakah kapal itu masih ada atau sudah raib, tak tahu saya karena tidak pemah dengar kabar ceritanya lagi. Bagaimana kita bisa mendidik “bahariawan” jika kapal latihnya saja tidak ketahuan kabar beritanya? Bagaimana Indonesia sebagai (katanya) negeri “bahari” jika penjenjangan ijazah kelautannya tidak disinggung-singgung, beda dengan misalnya ijazah sarjana muda atau sarjana.
KARENA kita tidak punya kapal latih untuk pelayaran niaga. Mereka yang tamat akademi-akademi maritim kelabakan cari koneksi untuk bisa “titip diri” berlatih di kapal-kapal komersial yang jumlahnya pun makin sedikit karena kena ketentuan batas umur 25 tahun dianggap tidak laik laut. Apakah batas umur 25 tahun itu cukup obyektif mengingat kapal perang USA New Jersey yang canggih dan bertugas di Teluk Persia itu umurnya sudah 48 tahun?
Dan baik juga jika Depdikbud sedikit ngebut di bidang oceanologi karena kita memang tampaknya masih jauh dari memadai. Karena kita kekurangan ahli oceanologi itulah makanya kita kebobolan ihwal harta karun VOC di Kepulauan Riau. Bukankah kita sama sekali tidak punya data tentang posisi lokasi kapal-kapal Belanda yang karam di lautan kita? Mengapa “Woods Hole Oceonographic Institution” yang berkantor di Amerika, ribuan kilometer dari negeri kita, justru menyimpan arsip kapal-kapal yang tenggelam di Nusantara, mulai dari jaman VOC sampai dengan Tampomas II di Masalembo?
Bahwa kita sekadar pandai bermitos-mitos dan bukannya berpikir secara rasio, ini terbukti dengan cara kita menghadapi masalah laut. Karena raja-raja kita kalah melawan armada laut asing yang datang dari utara, maka mereka menciptakan kekuatan mistik yang berada di laut selatan Samudera Indonesia. Diciptakanlah kehebatan “Nyi Roro Kidul” yang perkasa yang jadi istri kolektif para raja. Kebetulan memang tidak ada armada-armada lawan yang datang menyerbu dari selatan.
