TheJatim.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM UNAIR) melalui Kementerian Politik dan Kajian Strategis (Polstrat) serta Kementerian Seni dan Olahraga, berkolaborasi dengan Solidaritas Mahasiswa Hukum untuk Indonesia Fakultas Hukum UNAIR (SMHI FH UNAIR), menggelar Talkshow Hak Asasi Manusia pada Minggu (28/9/2025). Acara ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan Airlangga Human Rights Movement yang telah berlangsung sejak Sabtu.
Talkshow menghadirkan Sumarsih, penggagas Aksi Kamisan, bersama sejumlah tokoh, di antaranya Zaldi dari Kontras Surabaya dan Haidar Adam, Dosen HAM Fakultas Hukum UNAIR. Diskusi dimoderatori oleh Daniel Situmorang, mahasiswa Fakultas Hukum UNAIR.
Dalam pemaparannya, Sumarsih menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat harus diadili dengan supremasi sipil dan hukum. Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk kritis terhadap berbagai wacana pemerintah, seperti revisi UU TNI yang memperkuat peran militer, hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kalau kita berbicara pelanggaran HAM berat, sudah seharusnya diadili seadil-adilnya. Selain itu, ada banyak wacana dari pemerintah yang perlu disikapi, seperti semakin kuatnya posisi TNI dan wacana presiden tiga periode,” ujar Sumarsih.
Sumarsih turut menceritakan kisah pribadinya. Ia mengaku pernah melarang putranya, mendiang Wawan, aktivis yang gugur dalam Tragedi Semanggi 1998, untuk turun ke jalan. Namun, seiring waktu ia sadar bahwa peran mahasiswa dan rakyat sebagai garda terdepan pengawas pemerintah sangatlah penting.
“Saya dulu beberapa kali melarang [mendiang] Wawan untuk demo. Tapi akhirnya saya sadar, pemerintah memang harus selalu diawasi,” tuturnya.
Ketua SMHI FH UNAIR, Dewa Pranata, menyebut acara ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap tragedi pelanggaran HAM masa lalu. “Acara ini adalah wujud perhatian mahasiswa UNAIR terhadap tragedi yang menewaskan banyak korban. Pelanggaran HAM berat harus diadili dengan adil,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Polstrat BEM UNAIR, Satria Abdi, menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo. “Banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Aparat juga mulai masuk kampus. Mahasiswa harus konsisten mengawal jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Rangkaian acara Airlangga Human Rights Movement sebelumnya juga diisi dengan lomba puisi dan bedah buku Madilog karya Tan Malaka oleh Rizqi Senja, Menko Pergerakan BEM UNAIR.
