TheJatim.com – Pembahasan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Surabaya tahun 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung di ruang Paripurna DPRD Surabaya, Senin (29/9/2025). Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan mempertanyakan stagnasi pendapatan daerah yang dinilai tidak sesuai dengan potensi yang ada.
Anggota Banggar DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyoroti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan.
“Mulai APBD murni 2025, perubahan 2025 sampai APBD murni 2026, angkanya tetap Rp210,074 miliar. Ini menunjukkan kinerja perusahaan daerah tidak tumbuh dan tidak ditargetkan naik. Kami tentu keberatan, ini harus dinaikkan,” ujar Imam.
Politisi Partai Nasdem itu mencontohkan Perumda Air Minum Surya Sembada yang disebutnya memiliki laba besar dan cadangan operasional hampir setengah triliun rupiah. Menurutnya, bila sebagian dari cadangan tersebut dijadikan laba dan disetor sebagai dividen, maka pendapatan asli daerah (PAD) bisa bertambah signifikan.
Selain itu, ia juga menyinggung komponen lain-lain PAD yang sah. Imam mempertanyakan kejelasan sumber penerimaan, termasuk bunga atau denda dari keterlambatan pembayaran pihak ketiga, hingga setoran rumah sakit daerah seperti RSUD BDH, RSUD dr. Soewandhie, dan RSUD Eka Chandrarini.
“Setiap tahun rumah sakit daerah setor, ada yang Rp15 miliar, ada Rp20 miliar. Katanya uang masuk kas daerah, tapi ketika kami tanya detailnya, tidak bisa dijelaskan. Belanja rumah sakit muncul di APBD, tapi setoran mereka tidak terlihat. Ini yang kami minta dijelaskan agar keuangan daerah transparan,” sergah Imam.
Mantan jurnalis senior itu juga menilai kenaikan pendapatan dalam APBD 2026 tidak signifikan, padahal beban utang Pemkot Surabaya masih cukup besar. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi nasional yang tumbuh 5,12 persen, bahkan Surabaya lebih tinggi dari rata-rata nasional, seharusnya pendapatan daerah bisa ditargetkan lebih optimis.
“Kalau pendapatan dinaikkan, beban bunga dan pokok utang bisa tertutup. Jadi jangan stagnan, harus ada keberanian meningkatkan target,” pungkasnya.
