TheJatim.com — Anggota DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengapresiasi capaian pembangunan yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur, terutama penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski begitu, ia menekankan agar capaian tersebut tidak berhenti di angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh daerah.
Dalam sambutannya di rapat paripurna istimewa pada Minggu (12/10/2025), Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa angka kemiskinan Jatim turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025, dari 9,29 persen pada Maret 2024. Gini rasio yang menunjukkan ketimpangan pendapatan juga membaik, dari 0,372 menjadi 0,368. Sementara itu, IPM Jawa Timur meningkat menjadi 74,29, naik dari 73,95 tahun sebelumnya.
Menanggapi capaian itu, Erma menilai hasil tersebut merupakan kabar baik, namun perlu pendalaman agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.
“Kita bersyukur angka kemiskinan menurun dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu dilihat apakah pemerataan ini benar terjadi di seluruh kabupaten dan kota, atau hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma, Kamis (16/10/2025).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa kesejahteraan sejati harus tercermin dalam pemerataan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar perbaikan angka statistik.
“Kalau IPM naik tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin kemajuan dirasakan semua wilayah agar keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegas anggota Komisi B DPRD Jatim itu.
Politisi asal Dapil Tulungagung–Blitar ini juga menyoroti pentingnya memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, penguatan UMKM menjadi kunci menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan karena langsung menyentuh ekonomi masyarakat bawah.
“UMKM harus terus didampingi, bukan hanya lewat bantuan modal. Tapi juga lewat peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan bisa ditekan,” paparnya.
Erma juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif dan adil. Ia menilai Jawa Timur sudah berada di jalur yang benar, namun butuh langkah afirmatif bagi daerah tertinggal dan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam arus kemajuan.
“Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar,” katanya.
Menutup pernyataannya, Erma menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah provinsi memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.
“Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka, tapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
