TheJatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, Hidayat, menegaskan bahwa partainya tengah melakukan evaluasi menyeluruh pasca gerakan massa 25 Agustus 2025. Menurutnya, aksi besar tersebut bukan sekadar unjuk rasa politik, melainkan bentuk kegelisahan mendalam rakyat terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Hidayat dalam Diskusi Publik dan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia Pasca Gerakan Massa 25 Agustus 2025”, yang digelar di Gedung Cak Durasim, Balai Budaya Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/10/2025) malam.
“Saya mengapresiasi forum malam ini karena membuka ruang dialog yang mencerahkan. Semakin banyak dialog, semakin besar peluang kita menemukan solusi bersama,” ujar Hidayat di hadapan peserta diskusi.
Politikus Partai Gerindra itu menilai gelombang demonstrasi pada akhir Agustus merupakan ekspresi jujur dari suara hati rakyat yang kecewa terhadap kondisi ketimpangan sosial.
“Rakyat benar-benar gelisah. Ada ketimpangan luar biasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan yang terpinggirkan makin jauh. Ini suara nurani rakyat yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Partai Gerindra menanggapi situasi tersebut dengan langkah konkret. Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disebut telah memberi arahan tegas kepada seluruh kader untuk berbenah total dan memperbaiki etika politik.
“Pak Presiden merespons luar biasa. Ada tahapan-tahapan yang sedang dijalankan, termasuk reformasi di tingkat legislatif dan eksekutif,” katanya.
Menurut Hidayat, Gerindra juga menerima langsung aspirasi mahasiswa yang datang ke Gedung DPRD Jatim pada awal September. “Kami sambut baik, kami dengarkan dengan kepala dingin. Dari situ kami sadar, selama ini ruang dialog publik masih terlalu sempit,” ujarnya.
Hidayat menilai, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi menjadi salah satu penyebab ketidakpercayaan publik.
“Sering kali keputusan dibuat tanpa melibatkan rakyat. Akibatnya, muncul peraturan yang justru menyulitkan masyarakat. Ini catatan penting bagi kami semua,” lanjutnya.
Dalam arahannya, Prabowo Subianto memerintahkan semua kader Gerindra untuk berpegang pada dua prinsip utama yakni memperjuangkan aspirasi rakyat dan membuat rakyat tersenyum.
“Bahasa Pak Prabowo sederhana tapi dalam: buat rakyat gemoy, atau tersenyum. Artinya, kehadiran pemerintah dan partai politik harus benar-benar menyejahterakan rakyat. Nelayan tersenyum, guru tersenyum, petani tersenyum, semua elemen masyarakat harus bahagia,” ucap Hidayat.
Ia menambahkan, beberapa tuntutan publik dalam gerakan “17+8” sudah mulai direspons pemerintah, seperti pembentukan tim reformasi Polri dan penghapusan sejumlah fasilitas DPR RI. “Ini bentuk nyata bahwa suara rakyat tidak diabaikan,” katanya.
Hidayat juga menegaskan bahwa Gerindra tidak mentolerir anggota dewan yang melanggar etika atau terlibat dalam gaya hidup berlebihan.
“Ketua umum sudah wanti-wanti. Siapa pun yang flexing, melanggar norma, atau etika, pasti diperiksa oleh Badan Kehormatan dan bisa diberhentikan. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) X itu menutup dengan pesan agar partai politik kembali ke tujuan awalnya, yakni menjadi saluran aspirasi rakyat.
“Kita harus terus evaluasi diri. Politik itu bukan sekadar kekuasaan, tapi bagaimana membuat rakyat tersenyum dan percaya lagi pada pemerintah,” pungkas Hidayat.
