TheJatim.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menekankan pentingnya penguatan Satgas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPK) di sekolah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan berpihak pada tumbuh kembang anak. Pesan ini ia sampaikan saat monitoring TPK di SMK 5 Surabaya, Jumat (14/11/2025).
Cahyo menegaskan bahwa perlindungan mental dan intelektual peserta didik harus menjadi prioritas semua pemangku kepentingan.
“Betapa pentingnya kita berkomitmen menjaga ekosistem satuan pendidikan yang inklusif dan melindungi proses tumbuh kembang anak-anak, baik secara intelektual maupun mental,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Jawa Timur sudah memiliki dasar hukum yang jelas terkait pencegahan kekerasan, mulai dari Permendikbudristek Nomor 46/2023 hingga Perda Penyelenggaraan Pendidikan.
“Kita sudah memiliki dasar hukum perlindungan yang mengamanahkan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan,” tegasnya.
Hingga 2025, Dinas Pendidikan Jawa Timur mencatat lebih dari 1.950 sekolah telah membentuk TPK. Sementara itu, Satgas tingkat provinsi menerima sedikitnya 182 laporan kekerasan sepanjang 2024. Kasus tersebut mencakup bullying fisik, verbal, pelecehan, hingga kekerasan digital.
Cahyo juga menyinggung faktor keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter anak. Menurutnya, banyak kasus kekerasan berakar dari situasi di rumah.
“Faktor utama datang dari lingkungan keluarga yang membentuk karakter dan suasana kebatinan anak-anak,” jelasnya.
Di hadapan para guru dan kepala sekolah, Cahyo mengingatkan pentingnya membangun komunikasi setara dengan siswa dan orang tua agar penanganan kasus berjalan efektif.
“Kita harus membuka ruang diskusi antara tenaga pendidik, anak-anak, dan wali murid. Semua siswa adalah bagian dari bangsa ini, bukan hanya mereka yang berprestasi secara akademik,” ujarnya.
Pemprov Jatim disebut telah menggelar sosialisasi anti-kekerasan kepada lebih dari 6.000 guru dalam dua tahun terakhir, selain menyiapkan kanal aduan digital yang bisa digunakan siswa maupun orang tua.
“Satgas pencegahan kekerasan sudah dibentuk lintas OPD, dan di setiap sekolah sudah ada TPK sebagai ruang pengaduan,” terang Cahyo.
Meski instrumen sudah disiapkan, ia menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan kekerasan tidak cukup dengan regulasi. Ia meminta semua pihak membuka diri untuk kerja sama lebih kuat.
“Yang paling penting adalah kita saling membuka diri dan introspeksi. Ini butuh kerja sama semua pihak dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan dan potensi bullying,” pungkasnya.
