TheJatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mengingatkan adanya potensi “gerimis anggaran” dalam penyusunan APBD 2026 apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penyesuaian yang lebih terarah pada program prioritas. Istilah tersebut merujuk pada alokasi yang tersebar tipis di banyak program sehingga tidak menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKB, Ibnu Alfandy, menyampaikan bahwa pendistribusian anggaran seharusnya berbasis pada kebutuhan publik yang paling mendesak. Ia menilai penyebaran anggaran dalam Raperda APBD 2026 masih mengikuti pola pemerataan angka ke seluruh visi-misi gubernur, meski dalam porsi yang sangat minim.
Ibnu menjelaskan, banyaknya program prioritas di bawah payung Nawa Bhakti Satya membuat anggaran terbagi terlalu tipis. Dari 18 program Jatim Sejahtera, 12 Jatim Kerja, 7 Jatim Akses, 7 Jatim Agro, 17 Jatim Cerdas hingga 12 Jatim Lestari, semuanya seolah harus mendapat jatah anggaran meskipun tidak seluruhnya membutuhkan dukungan pada waktu yang bersamaan.
Ia menegaskan pola ini berisiko menghasilkan program yang manfaatnya hanya dirasakan segelintir penerima. “Dengan wilayah sebesar Jawa Timur, alokasi seperti itu sulit memberi dampak luas,” ujarnya dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026, Sabtu (16/11/2025).
Desak Refocusing Fundamental
Fraksi PKB memandang kondisi fiskal Jawa Timur tidak cukup stabil sehingga diperlukan langkah refocusing fundamental. Ibnu menyebut penyesuaian anggaran tidak cukup sekadar menampilkan seolah seluruh visi-misi terakomodasi.
Ia juga meminta Pemprov Jatim mengarahkan program pada kebutuhan pelayanan dasar dan menyederhanakan program kecil yang tumpang tindih antar-OPD. Menurutnya, penyederhanaan penting untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Dalam kondisi belanja modal yang terbatas, Fraksi PKB menekankan perlunya memprioritaskan infrastruktur paling kritis. Pemeliharaan berkala dianggap langkah realistis untuk menjaga kualitas infrastruktur ketika pembangunan baru tidak bisa dilakukan besar-besaran.
Fraksi PKB turut menyoroti efisiensi belanja operasional. Pembatasan belanja non-esensial, pemanfaatan teknologi untuk menekan biaya administrasi, serta disiplin penggunaan anggaran rutin menjadi poin penting yang kembali ditegaskan.
Tekankan Transparansi dan Pengawasan
Dalam aspek tata kelola, Fraksi PKB meminta peningkatan transparansi dan pengawasan terhadap realisasi anggaran. Pemprov diminta menyiapkan sistem monitoring yang bisa diakses DPRD secara berkala sehingga pengawasan dapat berjalan lebih objektif dan berbasis data.
PKB juga mendorong penguatan evaluasi output dan outcome agar efektivitas program menjadi ukuran utama, bukan sekadar penyerapan anggaran. Penegakan audit internal juga diminta diperkuat untuk mencegah pemborosan.
“Setiap rupiah anggaran harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai hanya membasahi permukaan tanpa memberi dampak,” pungkas Ibnu.
