TheJatim.com – Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pemborosan dan penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.
Koordinator aksi, A. Sholeh, menegaskan bahwa sejumlah pos belanja yang ditemukan sangat melukai hati masyarakat.
“Ada anggaran jamuan makan-minum sampai Rp6 miliar, sewa sound system, kipas angin, panggung, bahkan sewa meja dan kursi dengan angka fantastis. Semua ini jauh dari kebutuhan rakyat,” ujarnya lantang.
Sholeh menyebut pihaknya tidak hanya menyampaikan kritik melalui aksi jalanan, tetapi juga secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dan Polda Jatim.
Berdasarkan telaah dokumen RKA-SKPD 2025, SPM-MP membeberkan sejumlah temuan, di antaranya:
Belanja perjalanan dinas luar negeri mencapai Rp8,633 miliar, dengan tarif harian melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan. Selisih tarif di Denmark, Finlandia, dan Swedia dinilai berpotensi merugikan daerah hingga puluhan miliar rupiah.
Belanja jamuan tamu dan makan lapangan menelan anggaran lebih dari Rp21 miliar. Jumlahnya dianggap tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah pejabat dan ASN Kota Surabaya.
Belanja sewa peralatan seperti kipas angin, tenda, panggung, dan sound system dicatat dalam jumlah ribuan unit, yang dinilai sangat tidak realistis untuk kebutuhan Pemkot.
Pengelolaan utang daerah sebesar Rp513,86 miliar dengan bunga 13,7% dari bank daerah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman BUMN SMI yang hanya 6,5–7%.
Sholeh menilai APBD Surabaya 2025 sarat dengan praktik manipulasi anggaran.
“Dari plesiran pejabat hingga utang berbunga tinggi, semuanya mencerminkan pengkhianatan terhadap rakyat Surabaya. Kami mendesak aparat penegak hukum bertindak, dan Wali Kota Eri Cahyadi turun dari jabatannya karena membiarkan pengelolaan anggaran yang manipulatif ini,” tegasnya.
SPM-MP juga berencana mengonsolidasikan gerakan bersama elemen masyarakat Surabaya agar isu ini tidak tenggelam.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak menutup kemungkinan memperluas gerakan supaya masyarakat tahu APBD dikelola tidak semestinya,” imbuh Sholeh.
Setelah berorasi sekitar tiga jam, massa melanjutkan aksinya dengan menyerahkan dokumen laporan resmi ke Kejati Jawa Timur sebagai bentuk tindak lanjut aduan masyarakat.
