TheJatim.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya menyerukan agar pemerintah segera menuntaskan persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi yang masih membelit Jawa Timur. Seruan ini disampaikan melalui audiensi bersama DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi, mengatakan perjuangan mahasiswa bukan sekadar reaksi atas kebijakan, tetapi panggilan moral untuk mengingatkan bahwa negara berdiri atas amanat penderitaan rakyat.
“Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemerdekaan bukan hanya berdiri di tanah merdeka, tapi memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujarnya, usai audiensi dengan Ketua DPRD Jawa Timur, Senin (27/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 3,87 juta jiwa. Sementara jumlah pengangguran terbuka mencapai 894 ribu orang, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menyentuh akar persoalan masyarakat kecil.
Di bidang pendidikan, 47 persen satuan pendidikan di Jawa Timur masih berada dalam kategori literasi rendah hingga sedang, dan 58 persen menunjukkan capaian numerasi rendah. Hanya 55,9 persen sekolah yang dinilai memiliki proses pembelajaran ekselen. Sementara itu, di sektor kesehatan dan infrastruktur, kesenjangan antara kota dan daerah masih menjadi tantangan besar.
Lebih lanjut, Nasrawi menyoroti bahwa Jawa Timur juga menempati peringkat kedua provinsi terkorup di Indonesia. Ia menilai kondisi itu memperburuk kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Ketika moral birokrasi runtuh, seluruh upaya pembangunan kehilangan maknanya,” tegasnya.
Dalam audiensi itu, Aliansi BEM Surabaya menyampaikan lima tuntutan utama atau Panca Cita, antara lain:
1. Mengawal dan menuntaskan 17 + 8 tuntutan rakyat, sebagai kelanjutan dari suara-suara yang selama ini diabaikan dan belum menemukan jawaban konkret dari pemerintah.
2. Mendesak pencabutan status proyek SWL sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menimbulkan dampak ekologis dan sosial bagi masyarakat Surabaya.
3. Mengecam segala bentuk represifitas dan kriminalisasi oleh negara kepada para aktivis.
4. Menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memastikan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidangnya, bukan sekadar menjadi proyek politik.
5. Menagih janji Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur dan Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya terkait realisasi 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan kepada rakyat Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan, DPRD siap menyalurkan masukan mahasiswa ke pemerintah pusat, termasuk soal proyek SWL.
“Kami mengakomodir semua pihak, termasuk mahasiswa, karena mereka punya dasar akademis yang objektif. Soal proyek SWL, kami akan bantu suarakan ke pusat agar kebijakan tetap berpihak pada rakyat,” ujar Musyafak.
Musyafak juga menjelaskan bahwa beberapa isu, seperti pendidikan tinggi dan sejumlah proyek infrastruktur, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun DPRD, katanya, tetap berupaya memperjuangkan pemerataan pembangunan di tingkat provinsi.
“Masukan dari teman-teman mahasiswa ini penting untuk bahan evaluasi. Masih ada ketimpangan antarwilayah, dan kami ingin memastikan pemerataan pembangunan bisa berjalan lebih baik,” tandasnya.
