TheJatim.com – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, sektor pariwisata Surabaya kembali dihadapkan pada tekanan fiskal yang kian ketat. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kondisi tersebut, setiap sektor dituntut mampu memberi nilai tambah nyata, termasuk pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun hingga tutup tahun, kinerja sejumlah destinasi wisata milik pemerintah kota dinilai belum sebanding dengan besarnya aset yang dimiliki. Padahal, Surabaya tidak kekurangan potensi.
Berbagai destinasi telah lama menjadi ruang rekreasi masyarakat, tetapi pengelolaannya masih dinilai berkutat pada urusan administratif dan minim inovasi, sehingga dampaknya terhadap kunjungan dan pendapatan daerah belum terasa signifikan.
Sorotan tersebut salah satunya tertuju pada pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Sebagai ikon wisata kota dan aset strategis daerah, KBS hingga kini belum memiliki direktur utama definitif.
Kekosongan kepemimpinan ini dinilai berpengaruh langsung pada arah pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.
Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan yang jelas, sulit berharap KBS dapat berkembang optimal dan memberi kontribusi maksimal bagi PAD.
“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” ujar politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, selama kepemimpinan belum tertata, KBS cenderung berjalan rutin tanpa arah pengembangan yang jelas. Di sisi lain, biaya operasional tetap harus ditanggung APBD, sehingga berpotensi menjadi beban jika tidak diimbangi peningkatan kinerja dan pendapatan.
Persoalan serupa juga terlihat pada pengelolaan destinasi baru, seperti wisata offroad di Tahura Pakal. Meski menawarkan konsep berbeda, pengelolaannya dinilai masih terjebak pola birokrasi yang kaku. Sistem pendaftaran daring yang wajib dinilai mengurangi fleksibilitas layanan, terutama bagi wisatawan yang datang secara spontan.
“Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” kata Yona, yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya.
Selain itu, kawasan Kota Tua Surabaya yang diharapkan menjadi etalase sejarah kota juga dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Persoalan penataan kawasan serta aktivitas yang mengganggu kenyamanan disebut masih menjadi pekerjaan rumah.
“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Potensinya besar, tapi kalau pengunjung belum merasa nyaman, tentu sulit berharap kunjungan meningkat,” ujarnya.
Yona menegaskan, seluruh persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks tantangan fiskal daerah. Dengan menurunnya dana transfer pusat, Pemerintah Kota Surabaya dituntut memastikan setiap aset daerah benar-benar produktif dan tidak sekadar menyerap belanja rutin.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” tegasnya.
