TheJatim. Surabaya – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (Fitra Jatim), melakukan audiensi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
Habib Mustofa, Staf Peneliti Fitra Jatim mengatakan, audiensi kepada Bappeda Jatim, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim 81 tahun 2020 tentang satu data Provinsi Jawa Timur.
“Menilai upaya Pemprov Jatim yang dikoordinatori oleh Bappeda sudah cukup berjalan, hanya saja masih belum secara maksimal dan cepat, dalam implementasinya. Walaupun respon Kepala Daerah terhadap Perpres terbilang cepat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis malam (21/10/2021).
Habib juga mengatakan, dalam audiensi tersebut Fitra Jatim ingin bekerjasama dengan Bappeda Jatim, untuk melibatkan Sekretariat Satu Data Indonesia, dalam kegiatan Workshop. “Selain itu, Fitra juga membahas terkait workshop yang nantinya akan melibatkan dari pihak Sekretariat Satu Data Indonesia,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev), Ikmal Putra merespon baik terhadap pertemuan bersama Fitra Jatim.
Menurutnya, Bappeda yang sebagai sekretaris dalam Surat Keputusan (SK) Satu Data Jawa Timur, saat ini masih dalam tahap forum, yang mana masih dalam proses pengumpulan data yang dibidangi oleh Wali Data yakni Diskominfo.
“Bappeda saat ini memfasilitasi forum Satu Data Jawa Timur, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina, yang bertepatan dilaksanakan pada tanggal 21-22 oktober dengan kegiatan Workshop Pembinaan data dengan pembahasan Metadata,” ujar Ikmal Putra.
Lanjut Ikmal, setelah melakukan pembinaan tentang Metadata, baru akan dievaluasi hasil workshopnya yang selanjutkan akan melakukan pembinaan tentang standart data.
Terkait rencana workshop yang diinisiasi oleh Fitra Jatim, Ikmal menyambut positif dan siap mensupport pelaksaan. “Rencana workshop bersama Satu Data yang diinisiasi Fitra Jatim, kami mensupport dalam pelaksanaannya, dan bisa disegerakan,” pungkasnya.
