JAKARTA, TheJatim.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuai kritik tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara. Organisasi mahasiswa ini menilai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan beban fiskal besar, masalah distribusi, serta mengabaikan sektor pendidikan yang sedang menghadapi krisis serius.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara Mahliga Nurlang mengatakan, anggaran fantastis MBG berpotensi menjadi pemborosan jika tidak dibarengi dengan perencanaan dan pengawasan yang matang. “Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Jangan sampai APBN tersedot untuk program yang belum jelas efektivitasnya,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 1,2 triliun per hari, dengan target tahunan sekitar Rp 335 triliun. BEM Nusantara mempertanyakan kemampuan fiskal negara menanggung biaya sebesar itu tanpa mengganggu program strategis lain.
Selain beban fiskal, Indonesia yang memiliki kondisi geografis beragam juga menghadapi risiko logistik dan pengawasan. Tanpa sistem distribusi dan kontrol mutu yang jelas, MBG dikhawatirkan menimbulkan pemborosan, ketimpangan distribusi, hingga potensi korupsi di lapangan.
BEM Nusantara juga menyoroti lemahnya pengawasan kualitas makanan. Sejumlah kasus keracunan massal di Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan daerah lain yang menimpa lebih dari 5.000 siswa disebut sebagai bukti bahwa pelaksanaan MBG belum siap sepenuhnya.
“Tanpa kontrol higienitas dan standar gizi yang ketat, program ini bisa kontraproduktif,” tegas Mahliga.
Di sisi lain, BEM Nusantara menilai, fokus besar pemerintah terhadap MBG justru mengabaikan krisis pendidikan. Berdasarkan data yang mereka himpun, Indonesia kekurangan 1,3 juta guru pada 2024, sementara sekitar 70.000 guru pensiun tiap tahun tanpa pengganti yang memadai. Ketimpangan distribusi guru di daerah 3T dan fasilitas sekolah rusak juga memperburuk kondisi pendidikan nasional.
“Pendidikan bermutu dan merata jauh lebih fundamental dalam membentuk masa depan bangsa. Jika diabaikan, ketertinggalan ini akan makin sulit dipulihkan,” ujar Mahliga.
BEM Nusantara meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG secara nasional dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggarannya. Mereka menilai program tersebut seharusnya bersifat tambahan untuk daerah rentan, bukan menjadi program prioritas nasional.
“Fokus pemerintah seharusnya kembali ke inti persoalan, yaitu memperkuat pendidikan dan kesejahteraan guru, bukan mengejar popularitas lewat program yang belum teruji,” tutup Mahliga.
