Thejatim.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Pasuruan Raya (BEMPAS) menggelar Dialog Publik bertajuk “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Minggu (9/11/2025). Forum yang dihelat di Pendopo Kota Pasuruan ini menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil di daerah.
Diskusi kritis ini menghadirkan narasumber lintas sektor, yakni Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua PCNU Kota Pasuruan Gus H. M. Nailurrochman, Pengamat Politik Unesa Dr. Moch. Mubarok, Rektor Uniwara Dr. Mochammad Taufiq, dan Sekretaris Partai Gerindra H.M. Rohani Siswanto.
Menjahit “Benang yang Putus”
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, dalam paparannya menegaskan fokus utama acara adalah “Menjahit Kebijakan Nasional dengan Kebutuhan Lokal”. Ia mengibaratkan adanya “benang yang putus” antara keputusan di tingkat pusat dan realitas yang dirasakan masyarakat Pasuruan.
“Kita mendengar di tingkat nasional bicara soal proyek strategis triliunan, tapi di tingkat lokal, kita masih berteriak soal pungutan liar di dunia pendidikan,” tegas Abdi.
Ketua Pelaksana, Muhammad Qommaruddin, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab moral mahasiswa. “Ini adalah ruang refleksi bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan objektif,” ujarnya.
Adu Gagasan dan Kritik Kebijakan
Dalam sesi diskusi panel, Pengamat Politik Unesa, Dr. Moch. Mubarok, berpendapat bahwa salah satu penyebab keseragaman kebijakan nasional yang cenderung mengabaikan ciri khas daerah adalah dampak dari pelaksanaan Pemilu Serentak.
Menjawab sorotan tersebut, perwakilan Partai Gerindra, H.M. Rohani Siswanto, menegaskan konsistensi visi Prabowo Subianto sejak 16 tahun lalu. “Tujuannya jelas, menyejahterakan rakyat. Ini tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan diwujudkan lewat program seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga janji 19 juta lapangan pekerjaan,” papar Rohani.
Meski demikian, diskusi juga diwarnai catatan kritis dari peserta. Banyaknya janji populis dinilai berpotensi membebani ketahanan fiskal negara, yang dikhawatirkan memaksa pemerintah mencari dana lewat utang luar negeri atau pemotongan dana transfer ke daerah.
Di sisi lain, Rektor Uniwara, Dr. Mochammad Taufiq, menawarkan perspektif pembangunan lokal. “Berkaca dari Tiongkok di mana setiap kota punya ciri khas industri, Kota Pasuruan bisa diarahkan, misalnya, menjadi kota olahraga,” usulnya.
Respons dan Tantangan Balik Wali Kota
Menanggapi berbagai kritik dan masukan, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyambut baik forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini telah bergeser dari pembangunan fisik ke investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adi Wibowo menyebut beberapa program nasional yang sudah diterapkan di Pasuruan, seperti program Makan Siang Bergizi, di mana 7 dari 23 target dapur umum telah beroperasi, serta program Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat miskin ekstrem.
Namun, mantan aktivis pers mahasiswa ini juga memberikan “tantangan balik” kepada BEMPAS Raya. Ia meminta mahasiswa tidak hanya menjadi “menara gading” tetapi juga bertransformasi menjadi “gerakan intelektual praksis”.
“Di Kota Pasuruan yang dikenal sebagai kota santri, angka penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS masih cukup tinggi. Apakah hal ini sudah menjadi perhatian dari gerakan mahasiswa kita di Pasuruan?” tantang Adi Wibowo.
Sebagai penutup, Ketua PCNU Kota Pasuruan, Gus H. M. Nailurrochman, berpesan agar mahasiswa tetap memegang teguh empat prinsip utama dalam mengkritisi kebijakan, yakni Tasamuh (toleransi), Tawasut (moderat/tengah-tengah), Tawazun (seimbang), dan Ta’adul (berkeadilan).
