Thejatim. Pamekasan – Pemerintahan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, harus menghadapi kenyataan pahit setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menarik kesimpulan bahwa kinerjanya pada Tahun Anggaran 2022 dapat dikategorikan sebagai gagal berantakan.
Kesimpulan ini berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pamekasan yang menyoroti berbagai indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
Dalam laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Tahun 2022, terungkap bahwa banyak indikator penting yang tidak berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Indikator-indikator seperti indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak mencapai target yang ditetapkan.
Selain itu, indikator-indikator lain seperti pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, industri pengolahan, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga gagal mencapai target yang diharapkan.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Bupati Pamekasan belum memadai dalam mencapai kemajuan di berbagai sektor.
Ketua Pansus LKPJ Bupati PamekasanIsmail A Rahim juga menyoroti masalah-masalah spesifik yang perlu segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Seperti showroom Kampung Batik Klampar yang hingga saat ini kami kira tidak maksimal pemanfaatannya, makanya perlu dipegang langsung Pemda,” ungkapnya, Rabu (17/5/2023).
Selain itu, politisi Gerindra menambahkan, program Wirau Usaha Baru (WUB) yang terkesan hanya mengejar kuantitas atau jumlah jebolannya saja.
“Tidak melihat karya yang dihasilkan, namun sepertinya fokus ke angka berapa banyak yang dilatih,” terang Ismail.
