TheJatim.com – Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Cahyo Siswo Utomo, mengajak seluruh elemen politik dan masyarakat untuk menjaga persatuan serta melakukan pembenahan politik nasional pasca gelombang aksi massa 25 Agustus 2025.
Hal itu disampaikan Cahyo dalam kegiatan Diskusi Publik dan Forum Group Discussion bertema “Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia Pasca Gerakan Massa 25 Agustus 2025” di Gedung Cak Durasim, Balai Budaya Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/10/2025) malam.
Dalam sambutannya, Cahyo mengucapkan terima kasih atas undangan dari Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM MP) sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. Ia menekankan, semangat Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat untuk menjaga persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“97 tahun lalu, para pemuda berikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Maka hari ini, semangat itu perlu kita hidupkan kembali untuk menjaga persatuan bangsa,” ujarnya.
Menyoroti aksi massa 25 Agustus, Cahyo menilai keresahan publik adalah hal yang wajar dan patut dijadikan bahan evaluasi bagi partai politik. Ia mengungkapkan, PKS tengah melakukan serangkaian pembenahan internal menanggapi tuntutan reformasi partai politik dari masyarakat.
“Ada 17+8 tuntutan rakyat, termasuk reformasi partai politik. Maka dari itu kami di PKS melakukan pembenahan, terutama dalam etika publik dan pengelolaan partai,” katanya.
Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Jawa Timur itu menyebut, Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Soebel Iman telah memetakan empat tantangan besar politik Indonesia, yakni politik berbiaya mahal (high cost politics), jebakan oligarki (oligarchy trap), politik sandera (interlocking politics), dan politik involutif, yaitu politik yang bergerak tapi kehilangan makna.
“Empat tantangan ini nyata dan harus dijawab bersama. Karena itu, PKS menempuh pembenahan struktural dengan prinsip Good Political Party Governance,” ungkapnya.
PKS, lanjut Cahyo, menerapkan lima pilar tata kelola partai yang baik, dengan value-based leadership, management by objective, collective genius culture, dan collaborative governance. Pilar-pilar ini, kata dia, menjadi dasar partai dalam membangun kedekatan kembali dengan rakyat dan menjaga integritas kader.
“Bahkan sudah ada surat khusus yang melarang pejabat publik dari PKS melakukan flexing dalam bentuk apa pun. Kami ingin pejabat tampil sederhana, tidak pamer, dan lebih fokus pada pelayanan publik,” tegasnya.
Cahyo juga menyoroti sikap fraksi PKS di DPR RI yang konsisten menolak penambahan tunjangan pejabat. Ia menilai, sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Dalam konteks lebih luas, Cahyo menegaskan bahwa politik seharusnya kembali pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menegaskan pentingnya perwakilan rakyat yang bermusyawarah dan beretika.
“Anggota DPR dan DPRD itu wujud nyata sila keempat Pancasila. Tapi agar bisa dievaluasi dengan baik, semua pihak perlu kembali menegakkan etika politik dan amanah rakyat,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya itu menilai, isu pembubaran lembaga legislatif yang sempat muncul pasca aksi 25 Agustus terlalu berlebihan, sebab perubahan konstitusi bukan hal mudah. Ia lebih mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap perilaku wakil rakyat agar kepercayaan publik kembali pulih.
“Perbaikan itu tidak bisa instan. Tapi kami terus berproses, mendekat ke rakyat, memperbaiki diri, dan memastikan politik kita tidak kehilangan arah moral,” tutupnya.
