TheJatim.com – Lonjakan harga beras di sejumlah daerah Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Kenaikan ini dinilai sudah membebani masyarakat sehingga pemerintah daerah diminta segera turun tangan untuk menstabilkan harga.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Erma Susanti, menegaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim bersama Bulog Divre Jatim harus memperkuat koordinasi dalam menangani pergerakan harga, khususnya pada beras kualitas premium.
“Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan beras dengan harga murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” kata Erma, Rabu (17/9/2025).
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras medium secara nasional mencapai Rp14.530/kg, sedangkan kualitas premium berada di Rp16.280/kg. Angka ini naik sekitar 7-10 persen dibanding bulan sebelumnya.
Menurut Erma, harga beras premium kemasan lima kilogram kini mencapai Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang hanya sekitar Rp55 ribu.
“HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ujarnya.
Faktor penyebab kenaikan harga antara lain distribusi yang belum merata, pasokan yang tertekan akibat musim tanam, cuaca, serta hambatan logistik ke wilayah terpencil. Selain itu, penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) juga belum berjalan optimal.
Dari total alokasi SPHP untuk Jawa Timur sebesar 173.000 ton, realisasi distribusi baru sekitar 5,73 persen. Sebagai contoh, stok di gudang Bulog Malang masih mencapai 68.000 ton dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga surplus sekitar 45.000 ton.
“Stok ini belum tersalurkan merata ke pasar tradisional maupun wilayah yang paling terdampak lonjakan harga,” jelas alumni PMII itu.
Erma menekankan, pemerintah daerah harus mempercepat distribusi SPHP, menggelar operasi pasar, dan memastikan masyarakat dapat membeli beras dengan harga wajar.
“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” tegas legislator dari Dapil Blitar-Tulungagung tersebut.
