TheJatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dinilai penting agar BUMD tidak lagi menjadi beban bagi APBD, tetapi mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim saat ini baru sekitar 2,59 persen. Banyak yang hidup segan mati tak mau. Sudah waktunya dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Deni, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, DPRD tidak ingin evaluasi terhadap BUMD berhenti pada rapat dengar pendapat semata. Karena itu, pembentukan Pansus akan dibahas secara resmi dalam rapat paripurna pada 3 November mendatang.
“Pansus ini dibutuhkan agar pengawasan bisa lebih mendalam dan independen. Tujuannya jelas, memastikan tata kelola yang sehat, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Deni, yang juga mantan Presiden BEM FISIP Unair, menilai sebagian besar BUMD tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Bahkan, beberapa hanya menyetor kurang dari Rp2 miliar per tahun, dan sebagian lainnya justru terseret persoalan hukum.
“BUMD itu seharusnya jadi instrumen strategis untuk pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar papan nama. Kalau tidak produktif, opsi penggabungan atau pembubaran perlu dipertimbangkan,” tegasnya.
Dorongan pembentukan Pansus ini muncul di tengah penurunan dana transfer pusat ke Jawa Timur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun. Deni menilai, kondisi ini menuntut Pemprov Jatim memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD, termasuk lewat pembenahan BUMD.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Jawa Timur harus berdiri di atas kaki sendiri. Salah satu jalannya, ya dengan memperkuat BUMD,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pansus nanti perlu memiliki mandat yang jelas, termasuk memberikan rekomendasi struktural terhadap BUMD yang bermasalah. Evaluasi, kata Deni, harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.
“Kalau ada yang tidak sehat, harus dibenahi. Tapi kalau sudah tidak bisa dibenahi, jangan ragu diambil tindakan tegas demi efisiensi dan kepentingan rakyat Jatim,” tegas Deni.
DPRD Jatim berharap pembentukan Pansus ini menjadi langkah awal perbaikan tata kelola BUMD agar benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Agenda kita jelas — memastikan aset daerah dan BUMD bukan lagi beban, tapi jadi motor penggerak ekonomi Jatim,” pungkas Deni yang juga Ketua PA GMNI Jatim itu.
