TheJatim.com – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan kematian anggota keluarganya. Ia menegaskan, pelaporan kematian tidak membuat bantuan sosial (bansos) dicabut, karena bantuan tersebut bisa dialihkan kepada ahli waris yang sah.
Menurut Kahfi, berdasarkan temuan di lapangan, masih ada sekitar seribu warga meninggal yang belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya. Kondisi ini bisa menimbulkan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, sebab data penerima belum diperbarui.
“Bansos tidak akan otomatis hilang. Sesuai aturan Kementerian Sosial, bantuan dapat dialihkan kepada ahli waris, seperti istri, anak, atau keluarga lain yang memenuhi syarat,” ujar alumni aktivis HMI itu di Kantor DPRD Surabaya, Rabu (8/10/2025).
Politisi dari Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya akurasi data kependudukan sebagai dasar kebijakan sosial yang adil dan transparan. Bila data warga yang meninggal belum dihapus, lanjut dia, bansos bisa salah sasaran dan berpotensi disalahgunakan.
“Data kependudukan yang akurat membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Karena itu, warga harus segera melapor bila ada anggota keluarga yang meninggal,” tambahnya.
Kahfi juga menilai masih banyak warga yang keliru memahami bahwa melapor kematian akan menghilangkan hak bansos keluarga. Ia mendorong pemerintah kota melakukan edukasi publik yang masif agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Masyarakat perlu tahu bahwa melaporkan kematian justru membantu menjaga hak penerima bansos agar dialihkan sesuai aturan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kahfi menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya kini memiliki sistem digital Klampid New Generation (KNG) yang mempermudah warga dalam pengurusan administrasi, termasuk pembuatan akta kematian secara daring.
“Urusan administrasi sekarang jauh lebih mudah. Warga bisa melaporkan kematian lewat ponsel melalui KNG. Jadi tidak perlu khawatir atau repot datang ke kantor,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat lebih aktif memperbarui data kependudukan, karena satu laporan kecil bisa berdampak besar bagi ketepatan penyaluran bansos di Surabaya.
“Kepedulian terhadap administrasi kependudukan bukan hanya soal data, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial warga untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
