TheJatim.com – DPRD Kota Surabaya mendorong agar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diprioritaskan bagi warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, penyaluran dana umat tersebut diharapkan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan dapat tepat sasaran.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, menegaskan lembaganya mendukung penuh komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat kembali memberikan manfaat maksimal bagi warga kota.
“Pada prinsipnya, kami di DPRD mendukung komitmen Wali Kota agar penghimpunan dana umat ini benar-benar kembali memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Surabaya, khususnya mereka yang masuk kategori miskin dan rentan,” kata Ais Shafiyah Asfar, Selasa (10/3/2026).
Politisi yang akrab disapa Ning Ais itu menjelaskan potensi zakat di Surabaya tergolong besar. Salah satu sumber utama berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Dengan potensi tersebut, dana zakat yang dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Surabaya dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk membantu mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan perkotaan.
“Potensi zakat dari ASN di lingkungan Pemkot Surabaya juga sangat besar. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan selaras dengan program pemerintah kota dalam menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ketua Harian DPP PKB tersebut.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah akurasi data penerima manfaat zakat atau mustahik. Selama ini, tumpang tindih bantuan kerap terjadi karena belum adanya integrasi kuat antara data lembaga amil zakat dan data resmi milik pemerintah.
Karena itu, DPRD Surabaya mendorong adanya sinkronisasi data antara DTKS dengan basis data mustahik yang dimiliki lembaga amil zakat maupun BAZNAS Surabaya.
“Dari sisi pengawasan, DPRD mendorong adanya sinkronisasi data yang kuat antara DTKS dengan data mustahik yang dimiliki lembaga amil zakat maupun BAZNAS Surabaya sehingga penerima manfaat dapat terpetakan secara lebih akurat,” jelasnya.
Integrasi data tersebut dinilai penting agar bantuan sosial tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Integrasi data ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan dan zakat dapat lebih efektif menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki pandangan serupa terkait prioritas penyaluran dana ZIS. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebelumnya menegaskan bahwa dana zakat yang dihimpun dari masyarakat Surabaya harus kembali memberi manfaat bagi warga kota.
Menurutnya, potensi zakat di Surabaya harus dikelola secara optimal untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan dukungan sosial, terutama kelompok rentan dan keluarga miskin.
“Saya ingin memastikan penyaluran ZIS tepat sasaran dan memprioritaskan warga Surabaya. Jangan sampai potensi besar ini justru lari ke luar, sementara warga kita sendiri masih membutuhkan intervensi,” ujar Eri.
Berdasarkan data pemerintah, Surabaya masih memiliki sejumlah warga yang masuk kategori miskin dan rentan. Karena itu, pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis data dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan di kota terbesar kedua di Indonesia tersebut.
Dengan integrasi data yang kuat antara pemerintah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat lainnya, diharapkan distribusi ZIS dapat lebih tepat sasaran serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
