TheJatim.com – Pemerintah Kota Surabaya mengungkap praktik manipulasi data dalam program Beasiswa Pemuda Tangguh. Temuan ini muncul setelah dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap 23.820 mahasiswa penerima bantuan UKT dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, hasil verifikasi menunjukkan adanya penerima beasiswa yang dengan sengaja mengubah data pendapatan orang tua agar mendapatkan bantuan UKT dalam jumlah besar. Praktik tersebut dinilai mencederai semangat keadilan dalam program bantuan pendidikan.
Menurut Eri, manipulasi dilakukan dengan menaikkan penghasilan orang tua hingga puluhan juta rupiah, sehingga mahasiswa masuk kelompok UKT tinggi. Kondisi ini justru berujung pada pembebanan biaya besar yang kemudian ditanggung pemerintah kota.
“Ini dimulai dari ketidakjujuran. Datanya dimanipulasi, akhirnya UKT-nya tinggi dan diminta dibayar negara. Maka hari ini harus berani saya bongkar,” tegas Eri, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, sejak diluncurkan pada 2021, skema bantuan UKT Beasiswa Pemuda Tangguh kerap dijalankan secara jor-joran dan tidak seluruhnya tepat sasaran. Bahkan, Pemkot Surabaya menanggung penuh UKT mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan.
Eri juga mengungkap temuan yang lebih sensitif, yakni adanya anak mantan pejabat yang tercatat sebagai penerima beasiswa, dengan UKT mencapai Rp15 juta per semester dan seluruhnya dibayar oleh pemerintah kota.
“Padahal di luar sana masih banyak yang benar-benar tidak mampu. Kalau seperti ini terus, yang lemah justru tersisih,” ujarnya.
Meski demikian, Eri memastikan mahasiswa dari keluarga prasejahtera tetap menjadi prioritas utama. Pemkot Surabaya akan melakukan verifikasi langsung ke masing-masing perguruan tinggi bagi mahasiswa yang menerima UKT tinggi akibat kebijakan kampus.
Ia bahkan menyatakan siap turun langsung melakukan mediasi dengan pihak kampus agar mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa dipindahkan ke kelompok UKT yang lebih rendah, berdasarkan hasil verifikasi pemerintah kota.
“Kalau memang prasejahtera, saya sendiri yang datang ke kampusnya. Tapi verifikasinya tidak bisa sepihak. Harus jelas dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Di sisi lain, Eri berharap mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh yang tergolong mampu secara ekonomi dapat menanggung sendiri kekurangan biaya UKT. Menurutnya, program beasiswa harus adil antara jalur prestasi dan jalur ekonomi.
“Kalau mampu, ya bayar sisanya sendiri. Jangan ambil hak yang seharusnya untuk yang tidak mampu. Negara hadir untuk yang benar-benar butuh,” pungkasnya.
