Thejatim – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta Foundation) menggelar diskusi kritis. Bertempat di Ayoka Cafe Sumenep, pada Minggu (17/09/2023).
Kegiatan bertujuan untuk membahas tata kelola kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang tahun politik 2024. Terutama tentang potensi penyalahgunaan APBD untuk kepentingan politik lima tahunan. Sebab, masyarakat biasanya terfokus pada proses pemilihan, sehingga tidak menyadari potensi penyalahgunaan anggaran tersebut.
Terdapat belasan peserta yang mengikuti ngaji anggaran tersebut. Mereka terdiri dari anggota Fakta Foundation dan aktivis Sumenep.
Sebagai pengantar diskusi, Presiden Fakta Foundation, Nur Hayat mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kongkret keterlibatan aktif Fakta Foundation dalam lanskap politik 2024. Sebab, persoalan politik juga tidak terlepas dari anggaran. Sebab, Anggaran juga bisa menentukan arah kebijakan.
“Sejalan dengan fokus dan komitmen inti kami dalam bidang analisis anggaran.” katanya.
Sedang Pakar Anggaran, Mauli Fikr menyampaikan tentang bagaimana menganalisis ABPD. Sehingga, dapat melihat potensi arah kebijakan dalam satu Tahun. Bahkan, menurutnya dalam proses penganggaran bisa saja ada penggunaan anggaran untuk proses pemilu. Seperti sosialisasi melalu media televisi, radio, media cetak, media online dll. Namun tetap perlu dikaji dan diawasi soal efektivitas dan efisiensinya. Terlebih tahun ini adalah tahun menuju pesta politik 2024.
“Kalau semisal tiba-tiba ada peningkatan yang tidak wajar pada satu bagian dalam APBD, semisal dalam belanja pegawai. Maka, bisa di analisis lebih mendalam apa faktor yang melatarbelakangi. Atau pada pos-pos belanja lainnya, seperti hibah-bansos, dll. Soalnya kan sekarang tahun-tahun politik,” ucapnya.
Faruq Hidayat selaku moderator dan koordinator bidang data dan informasi Fakta Foundation mangatakan, bahwa Fakta Foundation akan berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan APBD menjelang musim politik 2024.
“Ini merupakan langkah awal kita untuk menganalisa dan memberikan pengawasan terhadap ABPD kabupeten Sumenep. Karena tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyelewengan,” pungkasnya sebelum menutup diskusi. (Bas)
