TheJatim. Surabaya – Mauli Fikr, Direktur Utama Intra Publik mengkritisi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yang pada akhir bulan Oktober tahun 2021 masuk triwulan ke IV pada tahapan penatatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Menurutnya, capaian serapan anggaran Pemkot Surabaya masih dibawah rata-rata serapan anggaran daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. “Pemerintah Kota Surabaya hanya mampu merealisasikan serapan anggaran sebesar 54,18 persen atau sekitar Rp. 5,3 Triliun dari total belanja daerah Rp. 9,8 Triliun, sedangkan rata-rata serapan anggaran daerah se Jawa Timur mencapai 58,20 persen,” ujarnya, Jum’at (12/11/2021).
Ia menilai, serapan anggaran Pemkot Surabaya berada di posisi urut ke 29 dari total 38 daerah di Jawa Timur. Menandakan serapan anggaran Kota Surabaya pada APBD 2021, masuk dalam kategori 10 Kabupaten/Kota dengan serapan anggaran daerah terendah.
“Adapaun klasifikasi serapan anggaran APBD 2021 Kota Surabaya didominasi oleh belanja pegawai sebesar 54,18 persen, belanja barang dan jasa 59,72 persen, belanja modal 20,42 persen, dan belanja lainnya sebesar 28,75 persen,” terangnya.
Sumber data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diolah
Mauli menyayangkan, anggaran belanja pegawai menempati persentase tertinggi dan belanja modal persentase terkecil. Pada belanja modal tidak menjadi perhatian serius pada kinerja anggaran APBD 2021. “Belanja modal seharusnya menjadi prioritas untuk segera direalisasikan, mengingat nilai dan manfaatnya dapat berdampak langsung kepada masyarakat,” tuturnya.
Lanjut Mauli, ego Pemkot Surabaya mengalahkan kebutuhan publik, bahwa pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor sosial ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, Pemerintah Kota Surabaya seharusnya segera memberi respon atas perkembangan yang dialami masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan memulihkan ekonomi.
“Pemerintah Kota Surabaya dengan APBD Kota tertinggi se Indonesia, harusnya mampu memberi jawaban atas permasalah yang dialami oleh masyarakat, namun ternyata dengan potret perkembangan serapan anggaran yang rendah mengindikasikan Pemerintah Kota Surabaya tidak punya daya inisitif dan inovasi yang kuat. Mereka abai terhadap perkembangan nasib yang dialami oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Mauli, salah satu tidak maksimalnya layanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal merupakan dampak dari rendahnya serapan anggaran daerah setempat. Rendahnya serapan anggaran menjadi momok klasik yang belum mendapat perhatian serius dari semua lini Pemkot Surabaya untuk segera diperbaiki.
Lanjutnya, tepat pada tanggal 10 November 2021 lalu Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya melakukan Sidang Paripurna Pengesahan APBD 2022 yang dipatok dengan besaran Rp. 10,3 T. “Tentunya ini merupakan angka dan nominal yang sangat besar, dengan anggaran yang cukup fantastis Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki fiskal dan kemandirian keuangan daerah yang cukup baik,” tuturnya.
Seperti sudah menjadi keharusan dan ritual tahunan, masih kata Mauli, Pemerintah Kota Surabaya selalu melaksanakan sidang paripurna pengesahan APBD pada tanggal 10 November yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. “Sepintas saya perhatikan hal tersebut bagian dari gimik serimonial belaka, mengingat sampai detik ini kinerja anggaran Pemerintah Kota Surabaya tidak kunjung membaik, bahkan secara kualitas cenderung mengalami kemunduran yang cukup signifikan,” cetusnya.
“Disamping Gimik, saya perhatikan besaran APBD 2022 yang baru disahkan juga terdapat keanehan, besaran angka dan nominal pada APBD 2022 mirip dengan APBD 2020. Disini tidak ada yang salah cuma dirasa aneh, meski demikian saya berharap realiasai APBD 2022 ini tidak mengalami dinamika nasib yang sama dengan APBD 2021,” imbuhnya.
