TheJatim.com – Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar serius merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan. Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026 di gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, yang akrab disapa Cak Yebe, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses tidak boleh berhenti di meja birokrasi. Ia menilai, banyak masukan warga yang belum terlihat tindak lanjutnya di lapangan.
“Kami minta pokir-pokir yang diserap anggota DPRD saat reses segera direalisasikan. Ini bagian dari tanggung jawab moral terhadap masyarakat,” tegas Cak Yebe di hadapan peserta rapat paripurna.
Menurutnya, Pokir DPRD bukan sekadar daftar keinginan anggota dewan, tetapi merupakan hasil dialog langsung antara wakil rakyat dan warga di berbagai wilayah Surabaya. Karena itu, ketidakseriusan Pemkot dalam menindaklanjuti aspirasi ini dinilai sama dengan mengabaikan suara rakyat.
“Pokir itu lahir dari pertemuan langsung dengan masyarakat. Kalau tidak dijalankan, sama saja menutup mata terhadap kebutuhan warga,” lanjutnya.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fraksi Gerindra menekankan pentingnya koordinasi konkret antara legislatif dan eksekutif agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan selaras.
Gerindra berharap, masukan yang disampaikan melalui forum resmi tersebut dapat segera ditindaklanjuti Pemkot Surabaya sehingga program pembangunan 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami percaya, jika koordinasi berjalan baik, aspirasi warga bisa lebih cepat diwujudkan,” pungkas Cak Yebe.
