TheJatim.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan dan memperkuat soliditas kader. Penegasan itu disampaikan dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, di Surabaya, Rabu (23/10/2025).
Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat kesatuan gerakan mahasiswa di tengah tantangan kebijakan daerah. Dalam kesempatan itu, GMNI menyoroti pemangkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur sebesar Rp2,8 triliun yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di sektor strategis.
“Kami menyampaikan kajian akademik mengenai dampak pemangkasan PAD Jatim Rp2,8 triliun. Selain itu, kami juga memaparkan sejumlah program kerakyatan seperti pengawalan petani, posko bantuan hukum, dan sambang kampung,” ujar Alfito kepada wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Cabang GMNI Surabaya, Virgiawan Budi, menyoroti kebijakan pinjaman daerah Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp5,48 triliun untuk proyek infrastruktur. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan yang melibatkan keuangan daerah.
“Kami mendorong agar kebijakan pinjaman daerah benar-benar terbuka dan melibatkan warga sejak tahap perencanaan. Transparansi publik adalah kunci agar kebijakan utang daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Virgiawan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menilai pemotongan dana transfer Rp2,8 triliun dari pemerintah pusat sebagai bentuk kebijakan yang cenderung sentralistik dan mengingatkan pada pola pemerintahan masa Orde Baru. Ia menekankan pentingnya menjaga konsolidasi gerakan mahasiswa di tengah situasi politik dan ekonomi yang dinamis.
“GMNI harus tetap solid dan turun langsung ke masyarakat. Jangan tercerai-berai atau sibuk berebut jabatan. Fokuslah mengawal isu rakyat,” pesan Deni yang juga menjabat Ketua PA GMNI Jawa Timur.
Audiensi tersebut menjadi refleksi bersama bagi GMNI Surabaya dalam memperkuat konsolidasi kader dan memastikan setiap kebijakan pemerintah di Jawa Timur berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
