TheJatim.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surabaya menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian mana pun. Sikap ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan independensi institusi kepolisian.
Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, menegaskan bahwa posisi Polri sebagai alat negara memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan hak-hak warga negara. Fungsi tersebut bersifat lintas sektor dan tidak tepat jika ditempatkan dalam struktur administratif kementerian.
“Secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah jelas mengatur bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengaturan ini penting untuk menjaga kejelasan komando dan netralitas institusi,” ujar Alfito, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, dalam perspektif hukum tata negara, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang intervensi politik birokratis yang berisiko mengganggu objektivitas penegakan hukum.
Alfito menilai, posisi Polri di bawah Presiden memungkinkan pengambilan kebijakan keamanan nasional yang lebih cepat, terkoordinasi, dan memiliki garis pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini juga dinilai lebih relevan dengan tantangan keamanan yang bersifat dinamis dan multidimensi.
Meski demikian, GMNI Surabaya menegaskan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan komitmen reformasi internal kepolisian. Penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dinilai menjadi syarat mutlak agar Polri tetap dipercaya publik.
“GMNI Surabaya mendukung Polri di bawah Presiden, tetapi juga mendorong penegakan etik, keterbukaan, dan akuntabilitas agar kepolisian benar-benar bekerja untuk hukum dan keadilan masyarakat,” pungkasnya.
