TheJatim.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tengah mengkaji secara serius usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kajian tersebut, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan prinsip konstitusi yang mengatur jalannya demokrasi.
Hasto menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Minggu (7/12/2025). Ia menekankan bahwa setiap sistem pemilihan selalu membawa kelebihan dan kekurangannya sendiri. Karena itu, PDIP ingin memastikan model pemilihan kepala daerah mampu memberikan manfaat bagi rakyat.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian. Pada prinsipnya, setiap sistem ada plus minusnya. Kita mencari mana yang benar-benar memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Menurut Hasto, kajian tersebut mencakup dua opsi: kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih melalui DPRD. Bagi PDIP, yang paling penting adalah bagaimana sistem itu memperkuat legitimasi kepemimpinan dan menjaga kualitas demokrasi.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa siapapun yang terpilih nantinya harus mampu menghasilkan keputusan politik yang berpihak pada percepatan pembangunan, penanganan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan.
“Yang terpenting adalah para pemimpin daerah mampu menghasilkan keputusan politik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan bentuk ketidakadilan lain,” katanya.
Hasto juga mengingatkan bahwa konstitusi menegaskan kepala daerah dipilih secara demokratis. Karena itu, PDIP tetap membuka ruang kajian yang mengutamakan kualitas demokrasi dan kebutuhan rakyat.
“Konstitusi mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Ini yang kami kaji, tetapi fokusnya tetap pada kemanfaatannya bagi demokrasi,” tuturnya.
Meski begitu, Hasto memahami alasan munculnya usulan pemilihan melalui DPRD. Ia menyebut beban biaya pilkada langsung sering kali mendorong praktik korupsi di daerah, sehingga wajar jika ada dorongan untuk mencari alternatif.
“Kami memahami pandangan Presiden Prabowo terkait beban biaya dalam pilkada langsung yang besar, mulai dari kampanye hingga komunikasi politik. Ini sering membuat kepala daerah terjebak persoalan korupsi,” ucapnya.
PDIP akan membahas seluruh kajian itu dalam rapat kerja nasional awal tahun depan sebelum menentukan sikap resmi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD. Usulan itu ia sampaikan pada puncak HUT ke-61 Golkar di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto pun menanggapi positif wacana tersebut dan menyebut desain demokrasi ideal harus mampu menekan biaya politik.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten atau provinsi, kenapa tidak sekalian memilih gubernur dan bupati lewat DPRD. Selesai,” kata Presiden.
