TheJatim.com – Perayaan Hari Guru Nasional di Surabaya diwarnai temuan yang cukup memprihatinkan. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menemukan adanya dugaan kenaikan harga jajanan di SMPN 37 yang dinilai memberatkan siswa.
Temuan itu muncul setelah ia menerima laporan dari sejumlah wali murid dan langsung melakukan inspeksi mendadak ke sekolah yang berada di Jalan Kalianyar, Kecamatan Genteng, Selasa (25/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Imam bertemu dengan Wakasek Kurikulum Dwi Cahyawati dan Wakasek Humas Srimulat Widiarti, sementara kepala sekolah sedang mengikuti upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota.
Imam menyampaikan bahwa orang tua murid mengeluhkan semua jenis jajanan dinaikkan seribu rupiah oleh pihak sekolah. “Misalnya gorengan harga Rp2.000 dijual Rp3.000, kemudian ayam keprek dari Rp9.000 dijual Rp10.000. Berarti seribu itu diambil mereka,” ujar Imam.
Pihak sekolah menjelaskan bahwa kenaikan harga merupakan kesepakatan dengan pedagang dan selisihnya dipakai untuk kegiatan pelajar.
Namun Imam menilai mekanisme tersebut terlalu memberatkan. Ia menegaskan bahwa margin keuntungan yang diambil sekolah tidak wajar. “Setiap bulan bisa dapat Rp2 juta sampai Rp2,5 juta dari tiga atau empat pedagang. Margin itu terlalu tebal. Ini merugikan siswa dan bisa membuat dagangan pedagang jadi tidak laku,” tegasnya.
Menurut Imam, persoalan kantin ini menunjukkan masalah yang lebih mendasar, diantaranya fasilitas sekolah negeri yang belum terpenuhi. Ia menyebut banyak sekolah akhirnya mengambil inisiatif sendiri untuk menutup kekurangan, tetapi langkah itu justru berdampak negatif.
“Fasilitas untuk proses belajar-mengajar di sekolah negeri masih belum diberikan semuanya. Akhirnya sekolah atau guru pakai cara sendiri-sendiri,” ucapnya.
Kondisi tersebut menjadi semakin ironis karena SMPN 37 memiliki 261 siswa MBR dari total 757 siswa, atau lebih dari 30 persen berasal dari keluarga kurang mampu. Meski begitu, sekolah ini belum menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Loh, siswa miskin ini… kalau jajan harga segitu apa tidak menambah beban? Padahal sekolah yang MBR-nya sedikit saja sudah dapat MBG,” kata Imam.
Imam juga mengungkap data terbaru soal distribusi MBG di Surabaya. Dari lebih dari 3.000 sekolah, baru sekitar 80 yang menerima program tersebut, atau hanya 2 persen dari total yang terlayani. Menurutnya, prioritas penyaluran seharusnya diberikan kepada sekolah-sekolah di kawasan padat penduduk dan kantong kemiskinan seperti Genteng, Simokerto, Tambaksari, dan Semampir.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar fasilitas pendidikan dan dukungan gizi bagi siswa dari keluarga rentan benar-benar diberikan kepada sekolah yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah kota bergerak cepat agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kami berharap keputusan ini memberi kepastian bagi semua pihak dan mendorong langkah lanjutan yang lebih jelas ke depan,” ujarnya.
