Dari hasil analisis tersebut, terlihat bahwa sektor korupsi yang paling banyak terjadi di provinsi-provinsi tersebut adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang mencapai 43 persen sepanjang 2022.
Sebab jika dicermati lebih lanjut, dari 579 kasus korupsi selama tahun 2022 di Indonesia, 250 kasus atau 43 persen diantaranya berdimensi pengadaan barang dan jasa, dengan rata-rata modus mark up atau penggelembungan harga dan kegiatan atau proyek fiktif.
Selain sektor pengadaan barang dan jasa, sektor lain yang sering terlibat dalam kasus korupsi di provinsi-provinsi tersebut adalah sektor pembangunan dan infrastruktur.
Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pihak berwenang, namun korupsi masih terus terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.
Pada akhirnya, terdapat indikasi bahwa korupsi di Provinsi Jawa Timur sudah cukup kronis, dan upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
