Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat, sepanjang 2019 Indonesia telah berhasil memenuhi target swasembada garam. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan sepanjang 2019 produksi garam nasional mencapai 3,5 juta ton alias sesuai target swasembada.
Namun, ternyata angka tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebab, seiring berjalannya waktu, bertumbuhnya industri juga membuat permintaan garam di dalam negeri ikut melonjak.
“Isu masalah garam, sebenernya kita sudah swasembada 3,5 juta ton. Tapi begitu industri meningkat, maka konsumsi juga bertambah. Ternyata sekarang kebutuhannya 4,5 juta,” ungkap Safri dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/5).
Menurut Safri, 2 tahun yang lalu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Indonesia bisa memproduksi garam antara 3-3,5 juta ton. Namun pada saat itu kebutuhan garam dalam negeri baru menyentuh 3 juta ton. Saat ini ketika produksi garam mencapai 3,5 juta ton, kebutuhan ternyata juga tetap merangkak naik hingga 4,5 juta ton.
Menurut Safri, tingginya permintaan garam disebabkan oleh kehadiran industri baru di berbagai daerah. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lahan produksi garam. Safri mengatakan saat ini jumlah lahan produktif hanya mencapai 25.000 hektare.
Di sisi lain, proses pembuatan garam masih menggunakan metode evaporasi. Yaitu proses produksi yang sepenuhnya mengandalkan penguapan dengan menggunakan sinar matahari. Metode tradisional ini sejatinya telah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda.
Sayangnya, metode ini dinilai sangat makan waktu dan tidak bisa diprediksi sebab berhubungan langsung dengan alam. Ada kalanya musim kemarau berlangsung panjang, namun juga tak jarang musim penghujan datang lebih cepat.
Untuk itu, Safri mengatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menambah jumlah lahan produksi garam secara bertahap, khususnya di wilayah sentra penghasil garam. Selain itu, PT Garam selaku BUMN juga diminta untuk mengubah proses produksinya agar lebih modern dan profesional demi mengamankan stok nasional.
“Dengan produksi pergaraman terpadu, transformasi dan efisien, diyakini akan meningkatkan produksi lahan pergaraman hingga 100 ton per hektar. Mengingat selama ini produksi hanya menghasilkan maksimal 60 ton per hektare,” tutupnya.
