TheJatim.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun 2026 mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi A sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Pdt. Rio Dh.I. Pattiselanno, menyampaikan empat catatan penting agar kebijakan anggaran tahun depan lebih berpihak pada masyarakat dan realistis dalam perencanaan.
Usai Rapat Badan Anggaran pada, Rabu (5/11/2025) kemarin, Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai, sejumlah indikator pendapatan daerah masih belum menunjukkan hasil maksimal. Salah satu yang disorot adalah penurunan deviden dari beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal, kata Rio, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membutuhkan dana besar untuk mendukung berbagai program pembangunan.
“Deviden dari beberapa BUMD turun, padahal seharusnya naik. Ini harus jadi perhatian serius karena Surabaya sedang banyak menjalankan program pembangunan yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar,” ujar Rio, kepada The Jatim, Kamis (6/11/2025).
Selain itu, Rio juga menyoroti retribusi parkir yang dinilai belum mencerminkan potensi sebenarnya. Ia meminta Dinas Perhubungan lebih serius melakukan evaluasi sistem dan pengawasan agar potensi parkir yang besar bisa tergarap dengan baik.
“Potensi parkir di Surabaya masih sangat besar, tapi capaian retribusinya masih jauh. Ini pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar bisa menambah pendapatan daerah,” tambahnya.
Catatan ketiga menyangkut program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurut Rio, masih ada sekitar 6.000 warga yang menunggu realisasi bantuan perbaikan rumah. Ia berharap Pemkot bisa segera menuntaskan antrean tersebut agar manfaat program dirasakan masyarakat secara langsung.
“Jangan sampai warga menunggu terlalu lama. Program Rutilahu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, Rio mengingatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Oktober 2025 baru mencapai sekitar 65 persen, sementara waktu efektif tahun anggaran tinggal dua bulan. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih agresif menggali potensi pajak dan retribusi, agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung pada pembiayaan alternatif.
“Kalau bisa, kebutuhan pembangunan bisa dipenuhi tanpa harus menggunakan pembiayaan alternatif. Tinggal bagaimana Bapenda memaksimalkan potensi yang ada,” tuturnya.
Empat catatan tersebut, lanjut Rio, diharapkan menjadi perhatian utama dalam pembahasan RAPBD 2026 agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memperkuat ketahanan fiskal daerah.
