Thejatim. Surabaya – Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami Sistem tata kelola pemilu Serentak 2024 dengan mengadakan Webinar Sekolah Pemilu yang mengundang Pakar dan Praktisi.
Acara yang dibuka Dr. Abd. Chalik, M. Ag Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya menyampaikan Indonesia akan mengadakan Pemilu 2024 yakni Pemilihan LegislatiF, Pilkada dan Pemilihan Presiden karena masa baktinya akan segera habis. Sering kali dalam proses penggantian kepemimpinan muncul peluang ada kelompok yang merasa tertindas saat mengikuti kontestasi dalam pesta demokrasi.
Dengan adanya fenomena itu menurutnya Sekolah Pemilu ini perlu diadakan untuk mendiskusikan permasalahan yang sering dialami, apalagi Pemilu 2019 menyisakan PR besar yang mengakibatkan banyak penyelenggara yang meninggal dunia akibat kelelahan.
“Acara ini sangat penting untuk menimba ilmu agar ketrampilan mahasiswa di dunia kepemiluan semakin tajam, apalagi para narasumber yang kita undang memiliki pengalaman luar biasa dalam dunia kepemiluan” Ungkapnya di Surabaya, Selasa (19/10).
Bapak Gogot Cahyo Baskoro, S. IP. Anggota KPUD Jatim Divisi Sosdikklih dan Parmas sebagai narasumber pertama menjelaskan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) atau ambang batas minimal perolehan suara partai politik untuk meraih kursi DPR ialah 4%, namun ambang batas ini tidak berlaku pada pemilu DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota.
Sedangkan Ambang batas Presiden (Presidential Threshold) menurutnya ambang batas minimal persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara.
“Implikasi pemberlakuan Ambang batas parlemen dampak positifnya menyaring partai politik, meningkatkan efektivitas kerja parlemen dan efektivitas pemerintahan, sedangkan dampak negatifnya suara banyak terbuang dan mengebiri partai gurem. Sedangkan untuk ambang batas presiden tujuannya memastikan pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum partai politik atau gabungan partai politik di parlemen dan mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil preside” katanya
Narasumber kedua yang disampaikan Ibu Hurriyah, S.Sos., IMAS. Wakil Direktur PUSKAPOL Universitas Indonesia, mengajak para mahasiswa melihat pemilu dari perspektif kampus, karena Pemilu adalah event yang besar dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin. Ciri khas demokrasi sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan rakyatnya.
“Demokrasi menawarkan sebuah cara yang memungkinkan orang untuk menikmati kebebasan dan keadilan baik mereka yang memerintah berupaya mencapai kesejahteraan bersama tanpa harus saling menindas satu sama lain” ungkapnya
Dengan mengutip Gagasan Inti David Betham “Key Prinsciples of Democrazy” Ia mengatakan dua kunci prinsip demokrasi yaitu pertama, Popular control yakni kontrol oleh warga atas urusan kolektif. Kedua Political equality yakni kesetaraan antara warga dalam menjalankan kontrol tersebut.
“Pada aspek ini semua orang berhak didengar suaranya, suara mereka harus dipertimbangkan pada akhirnya ada proses kesepakatan. Berbicara demokrasi orang sibuk bicara perangkatnya, pada hal tidak selalu institusi itu berjalan dengan fungsinya” ujarnya
Acara webinar yang berjalan sangat antusias ini diikuti oleh ratusan paserta dari internal kampus dan mahasiswa eksternal. Prodi Ilmu Politik akan terus mengadakan webinar Ilmu Politik agar para mahasiswa semakin tajam memotret dinamika politik di Indonesia.
