TheJatim.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menggratiskan biaya pendidikan jenjang SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, disambut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan sikap menunggu. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menanti kejelasan petunjuk teknis (juknis) dari pusat sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
“Masih menunggu juknis. Kalau juknisnya bilang semua gratis, ya kita ikuti. Tapi jangan sampai beda tafsir,” ujar Eri Cahyadi, Rabu (2/7/2025).
Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2024 lalu menegaskan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar secara gratis dan nondiskriminatif, tanpa membedakan penyelenggara negeri maupun swasta. Namun hingga kini, juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum diterbitkan.
“Pak Menteri juga pernah bilang, masih ada sekolah yang diperbolehkan memungut biaya. Jadi kita tunggu saja kepastiannya, supaya tidak simpang siur,” imbuh Eri.
Meski belum mengambil kebijakan baru pasca putusan MK, Pemkot Surabaya sejauh ini telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan pendidikan. Di antaranya, pembebasan biaya sekolah untuk lebih dari 180 ribu siswa SD dan SMP negeri, serta pemberian beasiswa kepada 3.964 siswa penghafal kitab suci dari jenjang TK hingga SMP.
Pemkot juga mengalokasikan beasiswa untuk 21 ribu siswa SMA/SMK/MA dengan nilai lebih dari Rp108 miliar, serta bantuan bagi 3.500 mahasiswa perguruan tinggi. Bantuan seragam sekolah juga diberikan kepada 12.850 siswa SMP/MTs negeri dan 6.389 siswa SMP/MTs swasta.
“Komitmen kami terhadap pendidikan sudah tercermin lewat anggaran yang kami gelontorkan. Tahun ini saja, alokasi pendidikan lebih dari 20 persen, atau sekitar Rp2,5 triliun,” tegas Eri.
Ia menambahkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi prioritas utama dalam visi pembangunan Surabaya ke depan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota ini pada 2024 mencapai 84,69 persen—tertinggi di Jawa Timur.
Selain itu, Pemkot juga menjalankan berbagai program penguatan kualitas pendidikan seperti Sinau Ngaji Bareng di 234 Balai RW dan Surabaya Mengajar yang melibatkan 1.882 mahasiswa.
Untuk pendidikan inklusi, Surabaya memiliki empat Rumah Anak Prestasi (RAP), dua TK inklusi, 284 SD inklusi, dan 63 SMP inklusi. Pemkot juga membina Asrama Bibit Unggul untuk siswa berprestasi dari keluarga miskin.
“Kita ingin semua anak punya kesempatan yang sama. Pendidikan di Surabaya bukan sekadar janji, tapi komitmen yang terus dikerjakan,” pungkas Eri.
