TheJatim.com – Kesadaran publik untuk memahami dan mengawasi pengelolaan anggaran daerah terus didorong LSM LIRA Kabupaten Probolinggo. Melalui kegiatan Ngaji Anggaran yang digelar bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (9/12/2025), masyarakat dan mahasiswa diajak terlibat dalam pengawasan anggaran agar tidak terjadi praktik koruptif.
Bertempat di sebuah kafe di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, mulai dari Kepala BPPKAD Probolinggo Kristiana Ruliani, Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi, Gubernur LIRA Jawa Timur Samsudin, hingga aktivis anggaran Mauli Fikr. Pada kesempatan itu, peserta juga mendeklarasikan “Masyarakat Anti Korupsi” sebagai komitmen bersama.
Bupati LIRA Probolinggo Salamul Huda menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang agar masyarakat, khususnya mahasiswa, memahami tata kelola anggaran daerah. Diskusi terbuka seperti ini diharapkan membantu publik mengetahui realisasi anggaran tahun 2026 secara lebih menyeluruh.
“Kami ingin semua pihak memahami anggaran yang akan dijalankan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Salam.
Ia menegaskan bahwa fokus utama LIRA adalah memastikan APBD 2026 digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan.
Kepala BPPKAD Probolinggo Kristiana Ruliani mengapresiasi kegiatan Ngaji Anggaran karena membuka ruang kritik bagi masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah. “Kita sudah berkomitmen bahwa Probolinggo harus anti korupsi. Kegiatan seperti ini sangat kami dukung,” ujarnya.
Aktivis anggaran, Mauli Fikr memberikan sorotan tajam terkait struktur belanja APBD Kabupaten Probolinggo 2026. Ia menilai kondisi fiskal daerah yang terbatas tidak sejalan dengan beberapa pos belanja yang justru tampak terlalu longgar.
Mauli mencontohkan belanja alat telekomunikasi di Satpol PP sebesar Rp500 juta, yang menurutnya perlu dikaji ulang.
“Belanja seperti ini menimbulkan pertanyaan besar. Pendapatan daerah terbatas, tetapi belanja masih sangat longgar dan belum tepat sasaran,” kata Mauli.
Ia juga mengungkap adanya penumpukan bantuan sosial di 28 lembaga, yang menurutnya menunjukkan distribusi yang belum merata.
“Tumbuh tapi tidak merata itu tidak bijak. Pertumbuhan harus dirasakan masyarakat di kota dan desa secara seimbang,” ujarnya.
Menurutnya, anomali belanja ini membutuhkan komitmen serius dari pemerintah dan LSM untuk memastikan anggaran benar-benar efektif.
“Kita butuh tata kelola yang ketat dan adil agar belanja daerah betul-betul berdampak,” tegasnya.
Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin menyampaikan bahwa peringatan Hakordia tahun ini dikemas berbeda. Jika sebelumnya dilakukan lewat aksi demonstrasi, tahun ini LIRA memilih melaksanakan diskusi agar pengawasan bisa dilakukan lebih konstruktif.
Ia menegaskan bahwa LIRA tetap harus kritis, independen, dan tidak boleh kehilangan fungsi kontrol.
“Satu rupiah anggaran itu milik rakyat. Mengkritisi bukan memusuhi, tapi untuk perbaikan,” ujarnya.
Samsudin menyebut LIRA siap mendukung kebijakan pemerintah yang baik, namun akan tetap mengkritisi bila ditemukan indikasi penyimpangan. Menurutnya, pencegahan lewat diskusi jauh lebih baik daripada harus membawa persoalan ke ranah penegakan hukum.
Dengan kegiatan ini, LIRA berharap kesadaran publik terhadap pengawasan anggaran semakin kuat, sekaligus mendorong Probolinggo menjadi daerah yang lebih maju, merata, dan bebas dari praktik korupsi.
