TheJatim.com – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Sidang Paripurna. Keputusan ini disahkan tanpa interupsi dari anggota dewan, menandakan kesepahaman bersama bahwa evaluasi menyeluruh terhadap BUMD menjadi kebutuhan mendesak.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengatakan pembentukan pansus merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pengelolaan BUMD. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja BUMD yang selama ini berperan penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita di DPRD punya fungsi pengawasan terhadap BUMD, karena mereka juga berperan dalam menghasilkan PAD. Jadi, kami perlu tahu sejauh mana kinerja mereka berjalan,” ujar Sri Wahyuni kepada wartawan usai Sidang Paripurna, Senin (3/11/2025).
Politisi Partai Demokrat itu menilai, beberapa BUMD di Jawa Timur masih menunjukkan performa yang belum optimal, bahkan ada yang mengalami masalah serius hingga akhirnya harus ditutup, seperti PT Kasa Husada. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi alasan kuat mengapa pansus perlu segera bekerja untuk melakukan evaluasi mendalam.
“Ada BUMD yang sehat dan memberi kontribusi besar bagi daerah, tapi ada juga yang justru merugikan. Kalau tidak menghasilkan, ya harus dievaluasi. Percuma ada BUMD kalau tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain untuk mengukur kinerja, pansus juga diharapkan dapat menelusuri penyebab ketidakefisienan dan memberikan rekomendasi konkrit agar BUMD bisa kembali produktif. DPRD pun menyoroti kebiasaan sebagian BUMD yang terus meminta tambahan anggaran tanpa disertai pencapaian target yang jelas.
“Selama ini ada yang minta anggaran terus, tapi hasilnya tidak sebanding. Nah, ini yang akan kami evaluasi lewat pansus. Semua fraksi sepakat dan ini sah sesuai aturan,” tutur legislatif yang ditugasi pengampu di Komisi A itu.
Langkah awal pansus setelah terbentuk adalah menentukan struktur pimpinan, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Setelah itu, tim akan memanggil sejumlah direksi BUMD yang dinilai kurang berkontribusi terhadap PAD untuk dimintai penjelasan.
“Hari ini kami bentuk panitianya dulu. Setelah itu, kita akan mulai evaluasi dengan memanggil beberapa BUMD yang kinerjanya masih perlu perhatian,” jelasnya.
Sri Wahyuni menambahkan, pembahasan lebih teknis mengenai data kinerja dan keuangan BUMD akan banyak dilakukan bersama Komisi C DPRD Jatim, yang memang membidangi urusan perekonomian dan keuangan daerah.
