Jakarta, TheJatim.com – Pemerintah didorong untuk mempercepat seluruh langkah penanganan setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana besar yang membawa ribuan batang kayu itu memicu kerusakan di banyak wilayah dan membuat jumlah korban terus bertambah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa pagi, 3 Desember 2025, mencatat 753 orang meninggal, 650 warga belum ditemukan, 2.600 orang luka-luka, dan lebih dari 576 ribu orang mengungsi. Sejumlah fasilitas umum, rumah penduduk, hingga sarana layanan dasar rusak berat.
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyampaikan duka mendalam atas kejadian tersebut. Ia menilai negara harus hadir secara penuh karena beban masyarakat terdampak semakin berat.
“Ini tragedi yang sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” kata Said, Selasa (3/12).
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal untuk merespons cepat. Salah satunya adalah penggunaan anggaran on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun yang memang disiapkan untuk kebutuhan darurat.
“Pemerintah dapat menggunakan dana on call itu untuk penanganan bencana di Sumatera. Anggaran ini diperlukan untuk tanggap darurat sampai pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Said menyinggung laporan warga yang terpaksa mengambil bahan makanan dari pertokoan maupun gudang Bulog beberapa hari terakhir. Menurutnya, situasi itu menunjukkan masih ada warga yang belum tersentuh pelayanan darurat dengan layak.
“Saya yakin mereka melakukan itu karena kondisi yang sangat terdesak. Mereka perlu makan, dan bantuan mungkin belum sampai,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah segera memperluas distribusi bantuan, mulai dari bahan pangan, tempat pengungsian yang layak, MCK, selimut, pakaian, hingga layanan trauma healing bagi anak-anak. Said juga menekankan pentingnya operasi pencarian dan penyelamatan bagi ratusan warga yang masih hilang.
Selain tahap darurat, Said mendorong agar pemerintah segera menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan anggaran multiyears sejak 2026. Ia menyebut kebutuhan perbaikan fasilitas publik dan infrastruktur dasar akan sangat besar.
“Rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan infrastruktur dasar. Rekonstruksi akan membangun kembali layanan publik yang rusak berat. Anggarannya tidak kecil,” pungkasnya.
