TheJatim.com – Rencana pengadaan 105.000 mobil pick up untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan nilai sekitar Rp24,66 triliun memicu perdebatan. Kebijakan berskala besar ini dinilai tidak cukup hanya berangkat dari niat baik memperkuat ekonomi desa, tetapi harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang terukur dan berpihak pada industri dalam negeri.
Pandangan itu disampaikan Didik Prasetiyono, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia sekaligus kandidat doktor PSDM Pascasarjana Universitas Airlangga.
Menurut Didik, dalam perencanaan kebijakan publik terdapat prinsip dasar yang tidak boleh dilewati, yakni needs assessment atau identifikasi kebutuhan berbasis data. Tanpa tahapan ini, kebijakan berisiko langsung menawarkan solusi tanpa memastikan masalah utamanya.
“Pertanyaannya sederhana, benarkah seluruh koperasi desa membutuhkan mobil pick up sebagai prioritas utama?” ujarnya.
Kebutuhan Desa Tidak Seragam
Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa dengan karakter ekonomi yang berbeda. Ada desa agraris dengan distribusi hasil panen tinggi. Ada desa pesisir yang membutuhkan logistik perikanan. Namun tidak sedikit desa yang aktivitas ekonominya masih terbatas dan lebih membutuhkan penguatan manajemen, akses pasar, serta permodalan.
Didik menilai, persoalan mendasar koperasi desa kerap terletak pada tata kelola, literasi manajerial, dan model bisnis yang belum matang. Sejarah KUD pada masa lalu serta perkembangan BUMDes menunjukkan satu pola yang sama: keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya aset, melainkan oleh ketepatan model usaha dan profesionalitas pengelolaan.
“Jangan sampai fasilitas lengkap tersedia, tetapi model bisnisnya tidak berjalan. Aset bisa menjadi beban jika tidak relevan dengan kebutuhan riil anggota,” tegasnya.
Beban Biaya dan Efisiensi
Dalam perspektif manajemen keuangan, pembelian kendaraan termasuk belanja modal atau capital expenditure (CAPEX). Namun beban tidak berhenti pada harga beli. Ada biaya operasional dan perawatan, suku cadang, pajak, asuransi, depresiasi, hingga potensi pengeluaran untuk sopir tetap.
Jika frekuensi penggunaan rendah, biaya per transaksi akan tinggi dan membebani neraca koperasi. Karena itu, Didik mendorong perbandingan rasional antara opsi membeli, menyewa, atau bermitra dengan pelaku transportasi lokal.
“Bisa jadi di beberapa desa cukup dengan motor roda tiga. Bahkan mungkin ada desa yang sama sekali tidak membutuhkan kendaraan distribusi,” katanya.
Dampak terhadap Industri Nasional
Selain aspek kebutuhan, Didik menekankan pentingnya orientasi belanja publik terhadap penguatan industri dalam negeri. Dengan nilai Rp24,66 triliun, pengadaan 105.000 unit kendaraan memiliki potensi multiplier effect yang signifikan.
Industri otomotif nasional saat ini memiliki kapasitas produksi kendaraan niaga ringan yang cukup besar dan didukung rantai pasok komponen domestik, mulai dari logam, kaca, plastik, hingga industri kecil menengah pendukung. Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, utilisasi pabrik meningkat dan serapan tenaga kerja bertambah.
Sebaliknya, impor dalam skala besar berpotensi memindahkan nilai tambah ke luar negeri. Dalam konteks persaingan global, banyak negara justru memanfaatkan belanja pemerintah untuk memperkuat struktur industrinya.
“Belanja publik seharusnya bekerja dua kali. Menjawab kebutuhan desa, sekaligus menggerakkan ekonomi nasional,” ujar Didik.
Ia menambahkan, kebijakan besar seperti ini perlu transparansi data dan argumentasi yang kuat agar publik memahami urgensinya. Menurutnya, kebijakan yang tepat bukan diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari akurasi menjawab persoalan.
“Kita ingin koperasi desa menjadi lokomotif ekonomi. Tetapi lokomotif tidak bergerak karena banyaknya gerbong, melainkan karena mesinnya kuat dan jalurnya tepat. Itu yang harus dipastikan lebih dulu,” pungkasnya.
