TheJatim.com – Kasus HIV/AIDS di Jawa Timur kembali menjadi sorotan setelah data terbaru Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jatim tahun 2025 mencatat jumlah penderita mencapai 65.238 orang, tertinggi secara nasional. Lonjakan ini kian terasa pada periode Januari hingga Maret, dengan penambahan 2.599 kasus baru di berbagai kabupaten dan kota.
Di tingkat daerah, Surabaya tetap mencatat kasus tertinggi, yakni 368 kasus menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Meski sempat turun, angka tersebut masih menempatkan Kota Pahlawan di posisi atas dalam laporan penyebaran HIV/AIDS di Jatim. Kondisi ini mempertegas kebutuhan kerja bersama yang lebih serius, terutama dalam upaya pencegahan dan edukasi masyarakat.
Memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember, Kader PDIP Surabaya Achmad Hidayat menegaskan pentingnya menghapus stigma yang selama ini melekat pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Menurutnya, pendekatan manusiawi adalah kunci agar penyintas bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan.
“Hapus stigma, kita setara dan hadapi bersama. Dukung tanpa ragu, sayang tanpa syarat, temani tanpa rasa takut – itulah arti solidaritas yang sesungguhnya,” ujar Achmad, Senin (1/12/2025).
Ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memastikan program pengobatan HIV/AIDS tetap berjalan meski ada pengetatan anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah kota tetap memprioritaskan kesehatan warganya.
Achmad mendorong agar komunitas, yayasan, dan lembaga yang selama ini mendampingi ODHA mendapatkan dukungan berkelanjutan. Peran mereka dianggap penting dalam memperluas edukasi, advokasi, serta menjangkau warga yang belum tersentuh layanan.
“Berbagai komunitas dan lembaga pendamping ODHA perlu dukungan, agar jangkauan edukasi dan advokasi semakin kuat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap warga memiliki hak hidup yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi, baik di lingkungan sosial maupun layanan publik. Dirinya menutup pesan dengan mengingatkan bahwa upaya pencegahan akan berjalan optimal bila lintas sektor memiliki rencana kerja bersama, bukan bergerak sendiri-sendiri.
“Setiap kehidupan harus diperjuangkan. Semua warga punya hak hidup yang sama,” tutup Achmad.
