TheJatim.com – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegur Camat Benowo yang sebelumnya menyebut tidak menemukan aktivitas prostitusi di kawasan eks lokalisasi Moroseneng. Ia menilai pernyataan itu tergesa-gesa dan terkesan menutup-nutupi kondisi sebenarnya di lapangan.

“Temuan yang disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Mas Imam Syafi’i, berangkat dari pengamatan empiris setelah menerima aduan masyarakat,” ujar Fathoni, Kamis (9/10/2025).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa langkah Imam Syafi’i yang turun langsung ke lokasi merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan dewan. Menurutnya, tindakan itu adalah wujud kepedulian terhadap masa depan Surabaya sebagai kota yang tengah memperjuangkan predikat “kota layak anak.”

“Mas Imam turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa praktik prostitusi masih berjalan di Moroseneng. Itu bukan pencitraan, tapi ikhtiar agar Surabaya benar-benar bersih dari praktik semacam itu,” tegas mantan jurnalis senior itu.

Toni sapaan akrabnya, menilai Camat Benowo gagal memahami esensi pengawasan. Ia menjelaskan, razia besar-besaran tidak akan efektif tanpa penyelidikan tertutup lebih dulu.

“Kalau langsung operasi gabungan, para pelaku pasti kabur. Seharusnya camat melakukan langkah investigatif secara tertutup, bukan buru-buru menyampaikan ke publik seolah semua sudah bersih,” ujarnya.

Ia menambahkan, pernyataan pejabat publik yang menafikan temuan lapangan justru dapat mempermalukan institusi pemerintah sendiri. Sikap defensif, kata Toni, bisa memicu ketidakpercayaan publik dan mendorong masyarakat mencari kebenaran versi mereka sendiri.

“Kalau Camat Benowo buru-buru bilang tidak ada prostitusi, itu sama saja menutup mata. Nanti masyarakat akan mencari bukti sendiri, dan kalau terbukti benar ada, yang malu justru pemerintah,” ucapnya.

Alumni Ubhara itu juga mengingatkan agar pejabat publik tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu.

“Jadikan saran, masukan, dan kritik dari DPRD sebagai dorongan memperbaiki kinerja, bukan malah mencari pembenaran. Di era digital seperti sekarang, transparansi justru harus jadi semangat bersama,” pungkasnya.