TheJatim.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah pusat agar lebih serius memperhatikan pembangunan pondok pesantren melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Ahmad Athoillah atau yang akrab disapa Gus Atho’, menegaskan bahwa pesantren memiliki kontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Karena itu, perhatian pemerintah harus mencakup pembangunan sarana dan prasarana, bukan hanya aspek pendidikan dan keagamaan.
“Pesantren punya peran penting dalam sejarah bangsa ini. Bahkan, perjuangan kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kiprah para kiai dan santri. Resolusi Jihad pun lahir dari pesantren,” ujar Gus Atho’ di Surabaya, Senin (13/10/2025).
Ia mencontohkan insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, yang menjadi bukti pentingnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pesantren.
“Pemerintah jangan ragu menggunakan APBN untuk memperkuat pesantren. Ini bukan sekadar bantuan fisik, tapi penghargaan atas jasa pesantren yang telah menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, memperkuat fasilitas pesantren sama artinya dengan memperkokoh sistem pendidikan Islam yang selama ini menjadi benteng moral bangsa.
“Pesantren itu fondasi karakter bangsa. Kalau pemerintah serius memperhatikan pesantren, berarti sedang memperkuat akar moral dan budaya Indonesia,” jelasnya.
Gus Atho’ menegaskan, PKB sejak awal berdiri konsisten memperjuangkan kepentingan pesantren. Ia menyebut, lahirnya Undang-Undang Pesantren merupakan bukti nyata komitmen partainya terhadap dunia pendidikan keagamaan.
“PKB lahir dari pesantren dan untuk pesantren. Banyak hal sudah dilakukan partai ini untuk memperjuangkan aspirasi pesantren,” kata politisi asal Sidoarjo itu.
Selain UU Pesantren, PKB juga mendorong kebijakan pemberian gaji bagi guru TPQ, Madrasah Diniyah, dan guru pesantren yang selama ini menjadi garda depan pendidikan keagamaan. Tak hanya itu, PKB turut memperjuangkan beasiswa bagi santri serta menjadi penggagas Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam sejarah bangsa.
Di berbagai daerah, Fraksi PKB aktif mengawal lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pondok Pesantren, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai turunan dari UU Pesantren.
Menurut Gus Atho’, perhatian pemerintah terhadap pesantren memang meningkat dalam satu dekade terakhir, namun belum sepenuhnya kuat.
“Sudah ada kemajuan dalam sepuluh tahun terakhir, tapi perhatian itu masih harus diperkuat. Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat pembentukan karakter dan penggerak ekonomi umat,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan pesantren dapat terus berjalan berkelanjutan agar lembaga pendidikan Islam tetap kokoh dan berdaya saing.
“Kalau pesantren kuat, bangsa ini akan semakin kokoh karena berdiri di atas nilai-nilai keislaman dan kebangsaan,” tutupnya.
