Rabu, 27 November 2024
Image Slider

PPKM Darurat Disebut Tak Ampuh, Epidemiolog Minta Lockdown!

Jakarta, Thejatim – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya tengah melakukan finalisasi kebijakan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat).

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para pengusaha dalam Munas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Rabu (30/6/2021).

“Inilah upaya yang kita lakukan dan hari ini ada finalisasi kajian untuk kita lihat karena ada lonjakan yang tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai pak Airlangga untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” ujar Jokowi.

Sejumlah epidemiolog memandang, upaya pemerintah menghalau penularan kasus Covid-19 dengan cara PPKM Darurat sekali pun tidak akan berhasil. Karena pada akhirnya, kebijakan ini hanya soal pergantian nama saja, dan sudah seringkali dilakukan pemerintah selama ini.

Sehingga, upaya pembatasan wilayah atau lockdown secara regional dinilai akan lebih efektif dalam menekan lonjakan kasus penularan Covid-19 sekarang ini.

Baca Juga:  Prabowo Subianto Hadiri Deklarasi Partai Gelora

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, PPKM Mikro Darurat tidak akan berbeda signifikan seperti penerapan PPM Mikro sebelumnya.

“Karena jelas PPKM sebelumnya tidak terbukti signifikan menurunkan angka reproduksi. Bahkan sekarang angka reproduksi nasional 1,40 dan sebelumnya di Januari itu 1,19. Terus meningkat dan growth rate meningkat di sekitar 50%,” jelas Dicky kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/6/2021).

Pasalnya, kata Dicky saat ini penularan kasus Covid-19 sudah pada tahap yang sangat serius. Dan upaya lockdown adalah solusi untuk tidak menelan banyak korban jiwa.

Ditambah upaya pemerintah dalam melakukan testing, tracing, dan treatment (3T), kata Dicky juga ‘jalan di tempat’ alias lambat. Sehingga tidak bisa mengimbangi penularan kasus Covid-19.

“Kenapa ini sekarang digaungkan Lockdown, karena potensi perburukan, akan memakan korban jiwa dan kolapsnya layanan rumah sakit di akhir Juli sampai pertengahan Agustus. Dengan angka-angka cukup serius dan mengerikan dari sisi proyeksi,” ujarnya.

Baca Juga:  PPKM Dicabut, Pemkot Surabaya Siapkan Strategi Pecepatan Laju Ekonomi Masyarakat

“Kalau kita bicara sains dan percaya pada sains, kita harus merujuk itu (lockdown),” kata Dicky menegaskan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Hermawan Saputra. Dirinya dengan lugas mengatakan hanya lockdown lah cara paling efektif untuk menekan ganasnya penularan virus corona saat ini.

Dari sisi jenis virus, kata Hermawan saat ini sudah berbeda dari jenis virus yang sebelumnya. Virus kali ini lebih cepat berkembang dan menular kepada masyarakat.

“Cara yang paling logis memutus mata rantai adalah lockdown secara regional. Misalnya di Jawa, dan bisa bertahap sewaktu-waktu ke depan misalnya harus di Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya,” jelas Hermawan.

Dengan adanya PPKM Darurat ini, kata Hermawan idak akan menyelesaikan persoalan. Pengurangan kasus mungkin terjadi, tapi itu hanya menunda risiko dan tidak memutus mata rantai Covid-19.

Baca Juga:  Pemkot Surabaya Ajak Masyarakat Maksimalkan Layanan Vaksinasi untuk Waspadai COVID-19 saat Nataru

Menurut Hermawan zonasi wilayah di Pulau Jawa juga tidak penting untuk dilakukan. Karena toh pada akhirnya saat ini seluruh rumah sakit di seluruh Pulau Jawa sudah over capacity. Artinya sudah merata di seluruh daerah Pulau Jawa.

“Artinya, sangat tidak tepat kalau kita masih menggunakan (zonasi), apalagi di perkotaan tidak tepat lagi. Karena kecepatan virusnya makin luar biasa masif, dan apalagi kalau varian delta mendominasi. Seharusnya sudah memikirkan varian delta yang sudah mendominasi yang masif ini,” ujarnya.

“Tidak ada cara lain dan harus diputus dengan lockdown. Dengan lockdown itu tidak ada lagi subjektivitas pengertian kebijakan yang berbeda-beda di lapangan,” kata Hermawan melanjutkan.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Populer
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terkait
ADVERTISEMENT