TheJatim.com – Seluruh fraksi DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10/2025).
Kesepakatan ini disambut baik oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang memastikan bahwa program-program kerakyatan akan tetap menjadi prioritas utama meski terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, meski ada pengurangan TKD, seluruh fraksi tetap sepakat mempertahankan program-program Pemkot yang sudah berjalan. Ke depan, Pemkot dan DPRD harus menentukan skala prioritas bersama yang tetap berpihak pada rakyat,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menegaskan, dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah harus berani memilih program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Pemotongan TKD memang membuat kita harus mengambil keputusan tegas. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah program kerakyatan. Kita harus berani menetapkan prioritas yang pro rakyat,” tegasnya.
Eri juga menambahkan bahwa penentuan skala prioritas tidak bisa sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot dan DPRD Surabaya agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan warga.
Selain membahas prioritas anggaran, Pemkot Surabaya juga berencana memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sejumlah strategi kreatif.
Menurutnya, pemerintah kota akan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kunjungan wisatawan dengan menghadirkan berbagai kegiatan menarik di kota.
“Salah satu upaya untuk menarik wisatawan adalah dengan menggelar diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan menjelang akhir tahun. Diskonnya bukan cuma untuk pakaian, tapi juga hotel dan sektor lain. Kami ingin Surabaya makin hidup dan ramai,” jelasnya.
Eri juga menuturkan bahwa event-event wisata Surabaya akan disinergikan dengan Kalender Event Nasional (KEN), sehingga lebih banyak wisatawan luar daerah tertarik berkunjung.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya bergantung pada angka, tetapi juga pada komitmen moral dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
“Yang paling penting, kita harus satu visi: membangun Surabaya dari rakyat, untuk rakyat. APBD ini bukan milik pemerintah, tapi milik warga Surabaya,” pungkasnya.
