TheJatim.com – Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama 31 camat di Ruang Rapat Utama Lantai 3 DPRD Surabaya, Selasa (25/11/2025), untuk membahas langkah penguatan pencegahan narkoba setelah mencuatnya kasus pelajar terindikasi penyalahgunaan zat terlarang.
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penegasan bahwa penanganan masalah narkoba membutuhkan kerja kolektif, bukan langkah parsial.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir, menyampaikan bahwa koordinasi harus diperkuat kembali, terutama dalam pelaksanaan tugas Tim P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
“Kalau ada screening di seluruh SD dan SMP, kemungkinan jumlah kasusnya lebih banyak. Karena itu koordinasinya harus diperkuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan masih banyak anggaran pencegahan yang tersebar di berbagai dinas dan belum dikelola secara terintegrasi. Akma merinci bahwa anggaran di Karang Taruna mencapai Rp47 miliar, sementara program terkait edukasi keluarga, perlindungan anak, serta kegiatan sosial juga terdapat di DP3A, Dinsos, dan Dinas Pendidikan.
“Anggarannya banyak. Kalau dianggap kurang, itu hanya karena tidak dikelola kreatif. Yang belum maksimal adalah koordinasinya,” tegasnya.
Ia meminta Bakesbangpol sebagai ketua harian P4GN bersama BNN Kota Surabaya menyusun SOP terpadu penanganan pencegahan narkoba, agar setiap dinas memiliki langkah kerja yang jelas dan tidak bergerak sendiri-sendiri. Menurutnya, sosialisasi selama ini sudah berjalan luas, tetapi belum cukup menyentuh perilaku remaja.
“Bicara di podium itu tidak selalu mengena. Kita butuh program yang nyata, termasuk screening rutin di wilayah merah dan kuning,” terangnya.
Dari sisi kesehatan, Kadinkes Surabaya dr. Nanik Sukristina melaporkan bahwa screening terus dilakukan secara bertahap. “Kami sudah melakukan screening kepada 30.132 siswa dan tes urine kepada 368 siswa, lima di antaranya terindikasi positif,” katanya.
Dinas Kesehatan, lanjutnya, telah menyiapkan rujukan medis dan psikososial bekerja sama dengan BNN dan rumah sakit.
Perwakilan Dinas Sosial, Arif Sugiharto, mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki program khusus pencegahan narkoba, tetapi memiliki jaringan rehabilitasi sosial seperti Orbit dan LATU yang dapat menangani siswa yang membutuhkan pendampingan.
“Kalau ada yang perlu rehabilitasi, kami siap menghubungkan ke lembaga mitra,” ujarnya.
Ketua Pelaksana Harian Bakesbangpol Surabaya, Tunjung Iswandaru, menegaskan perlunya pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Sosialisasi saja tidak cukup. Kita perlu pendekatan kearifan lokal, melibatkan tokoh agama dan komunitas agar pesan pencegahan lebih didengar,” katanya. Menurutnya, upaya pencegahan harus berkelanjutan agar kasus serupa tidak terulang.
Kepala BNN Kota Surabaya, Kombes Heru Prasetyo, meluruskan informasi soal kasus 15 siswa sebelumnya. “Kegiatan kemarin bukan tes urine, tetapi screening perilaku zat adiktif, termasuk rokok, alkohol, dan lem,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa akses rehabilitasi terbuka melalui IPWL, puskesmas, hingga lembaga resmi lain. “BNN siap bekerja sama untuk program ketahanan keluarga antinarkoba. Bukan seremoni, tetapi kegiatan nyata berbasis komunitas remaja,” tambahnya.
Menutup rapat, Dr. Akmarawita Kadir menegaskan kembali bahwa kekuatan pencegahan terletak pada sinergi. “Anggaran cukup, tetapi belum terintegrasi. Maka kita butuh koordinasi kuat dan langkah konkret seperti screening rutin dan program berbasis komunitas,” ujarnya.
Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pencegahan, memperbaiki pola pendampingan, dan memastikan setiap wilayah memiliki standar kerja yang sama. Tujuannya jelas, yakni memastikan generasi muda Surabaya terlindungi dari ancaman narkoba melalui program yang terencana, terukur, dan dijalankan bersama.
