Thejatim – Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep kembali menuai kritik dari publik, terutama dari para aktivis mahasiswa. Salah satunya adalah Nur Hayat, Sekretaris Umum PC. PMII Sumenep, yang menyoroti peran Dewan Pendidikan Kabupaten (DPKS) Sumenep dan Komisi IV DPRD Sumenep dalam mengawasi kinerja Disdik.

Menurut Nur Hayat, DPKS Sumenep tidak cukup hanya melakukan kolaborasi dengan Disdik tanpa memberikan pengaruh dan pertimbangan yang signifikan. Ia menilai bahwa DPKS Sumenep harus turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kualitas pendidikan di Sumenep, bukan hanya mengikuti kebijakan Disdik yang keliru.

“Jangan sampai kerja DPKS itu hanya kolaborasi-kolaborasi tapi tidak berpengaruh dan tidak diperhitungkan. Harusnya kegiatan DPKS itu turun ke bawah, awasi kerja Disdik, jangan hanya kolaboratif. Artinya kalau kerja Disdik keliru dan DPKS memaksakan kolaborasi, akhirnya sepakat keliru berjamaah,” ujarnya.

Nur Hayat juga menuntut Komisi IV DPRD Sumenep untuk menggunakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai pengawas eksekutif. Ia mengungkapkan bahwa ada dugaan manipulasi dalam proses mutasi guru oleh Disdik yang tidak diketahui oleh Komisi IV DPRD Sumenep. Ia bahkan sempat mengonfirmasi hal ini kepada salah satu anggota Komisi IV, namun mendapat jawaban bahwa mereka belum mengetahui persoalan tersebut.

“Komisi IV harus pergunakan tupoksi mereka atas tindakan Disdik yang tidak jelas melakukan mutasi guru, apalagi sampai tidak mengetahui persoalan ini,” tuturnya dengan geram. (BS)